Trimedya Panjaitan meminta KPU secepatnya menetapkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin untuk ditetapkan sebagai presiden-wakil presiden untuk 2019-2024.

"Saya ucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah mengawal sidang MK. Telah membantu kami dalam proses ini dengan memberikan dukungan dan doa," kata BW

"Mahkamah menilai dalil pemohon tersebut tidak didukung alat bukti yang valid," kata Hakim Saldi Isra dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).

Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan langsung menemui prinsipal, dalam hal ini pasangan capres dan cawapres nomor urut 02

Kiai Ma'ruf Amin menyatakan hasil yang telah diputuskan dan disahkan dari sidang gugatan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi

"Kami menghormati hasil Mahkamah Konstitusi tersebut. Kami menyerahkan seluruhnya kebenaran dan keadilan yang Hakiki kepada Allah SWT," ujar Prabowo

Arief Poyuono mengucapkan selamat kepada pasangan capres dan cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin setelah Mahkamah Konstitusi (MK)

Usai pembacaan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) 2019,

Jokowi-Ma'ruf Amin pun harus menunaikan janji politiknya selama kampanye Pilpres 2019 lalu. Jangan hanya mengumbar janji kampanye, tapi tak menjalankan janjinya itu.

Mahkamah Konstitusi menilai tidak ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan penyelenggara pemilu pada Pilpres 2019 seperti yang diungkapkan tim Prabowo-Sandi.

"Saya jemput Pak Kiai untuk ke Halim. Nanti saya akan beri keterangan pers dan nobar di sana," ujar Jokowi.

"Tapi ada problem paradigmatik lain sebenarnya. Misalnya, kami mendalilkan di dalam salah satu TSM ada money politik, tapi mahkamah tidak melakukan judicial activism secara paripurna," kata BW

Dimana kata dia, MK telah menyampaikan pertimbangan atas tuduhan bahwa KPU berlaku curang dan tidak adil seperti yang disampaikan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Aswanto membacakan dalil pemohon Prabowo-Sandi menyebut adanya unsur kesengajaan pada video pembukaan kotak suara di dekat Minimarket

"Terlebih lagi pemohon juga tidak menyebutkan secara khusus di TPS mana saja pemohon memperoleh suara nol dimaksud," kata Manahan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Abdullah Hehamahua menduga pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandi bakal kalah di MK.

Kamu bisa juga mengenali ciri-ciri nyamuk untuk menghindarkan diri mereka.

Ketua MPR ini meminta semua pihak, termasuk pendukung Prabowo-Sandi untuk menerima apapun putusan yang diketuk MK. Sebab, kata Zulhas, putusan MK bersifat final dan mengikat.

“Iklan di bioksop tidak menampilkan visi-misi, dan tidak ada korelasi,” ujar hakim anggota MK, Arief Hidayat dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Massa aksi halalbihalal 212 membubarkan diri setelah menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Berbagai nama besar ikut meramaikan Festival Mesin Waktu 2019.

Acara nobar tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Budi Arie Setiadi mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan lembaga yang diamanatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang putusan bersifat bersifat final.

Pria juga perlu lho menjaga dan merawat kulit.

Dalam jawaban atas klaim kemenangan pihak pemohon yakni Prabowo-Sandi soal kemenangan 52 persen menurut MK tidak bisa dibuktikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Aswanto, menegaskan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak dapat membuktikan dalilnya terkait keterlibatan dan ketidaknetralan

Waktu yang lama dan perjalanan yang panjang dapat membuat komuter berisiko sakit.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil permohonan yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai kecurangan

Yusril Ihza Mahendra menilai pendapat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) soal kecurangan Pemilu 2019 sama sekali belum ada yang terbukti.