Suasana Ruang Sidang MK Usai Pembacaan Putusan
Zaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 27 Juni 2019
Sidang PHPU di MK. (Antaranews)
Merahputih.com - Usai pembacaan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) 2019, suasana ruang sidang seolah mencair kala para kuasa hukum saling sapa.
Pada Kamis (27/6) malam, majelis hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas sengketa tersebut dan menolak permohonan pemohon yakni kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Kubu pemohon diwakili oleh tim kuasa hukum, termasuk Bambang Widjojanto, Tengku Nasrullah dan Denny Indrayana.
Kala palu sidang diketok oleh ketua hakim MK, Anwar Usman, tim kuasa hukum bertegur sapa dengan kuasa hukum dan pihak KPU sebagai termohon, serta kuasa hukum pihak terkait, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra.
Baca Juga: Jokowi Menang di MK, Catat Ini Janji-Janji Kampanyenya!
Dilansir dari Antara, Ekspresi lega sempat terlihat dari ketua KPU Arief Budiman yang hadir sebagai termohon, sementara tim kuasa hukum pemohon tampak segera berkumpul usai bertegur sapa sesaat.
Pada Kamis (27/6) Mahkamah Konstitusi membacakan putusan permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) 2019 yang diajukan oleh pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pemohon.
Sidang dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim berlangsung dari pukul 12:40 WIB hingga sekitar pukul 21:30 WIB.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut terlibat dalam persidangan sengketa Pilpres sebagai termohon, serta pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait.
Jadwal pembacaan tersebut maju satu hari dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya pada Jumat (28/6).
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Kontitusi Fajar Laksono Soeroso mengatakan pemajuan jadwal tersebut dikarenakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang membahas perkara sengketa hasil Pilpres 2019 telah selesai dilaksanakan majelis hakim konstitusi. (*)
Baca Juga: Jokowi Ajak Kiai Ma'ruf ke Halim Tanggapi Putusan MK
Bagikan
Berita Terkait
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
MK Tolak Perubahan Usai Pemuda Menjadi 40 Tahun di UU Kepemudaan
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung
MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
