Pemerintah Diminta Tertibkan Pengiriman Tenaga Kerja Migran Ilegal
Jumat, 07 Januari 2022 -
MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk menertibkan pengiriman tenaga kerja migran ilegal yang semakin marak. Ketua DPD, LaNyalla Mattalitti, mengatakan status ilegal itu tidak hanya merugikan pekerja itu sendiri, tetapi juga pemerintah.
"Kita harus melindungi mereka sebelum akhirnya mereka menerima masalah di negara orang," kata LaNyalla dalam keterangannya, Jumat (7/1).
Baca Juga
Polri akan Selidiki Dugaan Penyelundupan WNI ke Malaysia dalam Insiden Kapal Karam
LaNyalla juga meminta pengusutan secara tuntas terkait pengiriman tenaga migran ilegal yang melibatkan para pejabat di lingkup BP2MI maupun aparat kepolisian atau oknum TNI.
"Semua harus ditindak tanpa pandang status, sebab pengiriman pekerja migran ilegal menjadikan permasalahan semakin melebar, karena menyangkut dengan aturan di negara lain," katanya.
Untuk itu, Senator asal Jawa Timur itu meminta kepada kepolisian agar menindak secara tegas pelaku pengiriman pekerja migran ilegal dan menghentikan pengiriman yang sangat berisiko, baik pada pribadinya maupun berdampak pada negara.
Baca Juga
1,1 Juta Jiwa Nyaris Jadi Korban Peredaran Narkoba Asal Malaysia Jelang Nataru
"Saya mengimbau kepada para perusahaan jasa pengerah tenaga migran untuk mengikuti prosedur yang benar, menyiapkan tenaga migran dengan kualifikasi pekerjaan yang diminta negara pemesan serta bertanggungjawab terhadap pemberangkatan dan penempatan tenaga migran di negara tujuan," tegasnya.
Sebelumnya, Polri memastikan bakal mendalami dugaan keterlibatan anggotanya dalam kasus pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Kasus itu mencuat lantaran kapal yang dipakai tenggelam di perairan Malaysia hingga mengakibatkan korban jiwa.
Baca Juga
Sebagian Jenazah PMI Korban Kapal Tenggelam di Perairan Malaysia Teridentifikasi
Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menduga oknum TNI AL dan TNI AU terlibat membantu kegiatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran ilegal ke Malaysia.
Dalam proses penyelidikan lanjutan, BP2MI menduga ada juga keterlibatan anggota polisi dalam perkara itu. Ia pun mengaku telah menyampaikan temuan tersebut kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Pon)
