Sidak TKA Ilegal, DPR: Pemerintah Harus Perkuat Pengawasan

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengatakan upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan visa wisata merupakan langkah tepat dalam melindungi pekerja dalam negeri.
“Sikap tegas Kemnaker dalam merespons isu penyalahgunaan visa wisata oleh TKA patut diapresiasi. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dalam negeri sekaligus penegakan hukum ketenagakerjaan,” kata Netty kepada wartawan, Kamis (8/5).
Baca juga:
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, penggunaan visa wisata untuk bekerja merupakan pelanggaran serius yang bisa merugikan tenaga kerja lokal dan memperlemah sistem pengendalian TKA di Indonesia.
Oleh karena itu, sidak harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan TKA dan peningkatan kapasitas serta jumlah pengawas ketenagakerjaan di daerah.
"Pengawasan jangan bersifat reaktif, tetapi harus sistematis dan bersifat preventif sejak awal," katanya.
Netty juga mengingatkan pemerintah akan pentingnya perlindungan terhadap seluruh pekerja, termasuk TKA, agar tidak menjadi korban eksploitasi akibat ketidakjelasan status dan hubungan kerja.
Baca juga:
“Pemerintah harus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dengan Ditjen Imigrasi, agar tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan nakal," ungkapnya.
Dengan demikian, lanjut Netty, kebutuhan akan TKA terpenuhi sesuai prosedur dan tenaga kerja lokal tidak dirugikan. "Masuknya TKA ke Indonesia harus benar-benar selektif, sesuai kebutuhan dan keahlian yang tidak tersedia di dalam negeri,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau

Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak

Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara

DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini

PSSI Pecat Patrick Kluivert, DPR Minta Cari Pelatih yang Punya Visi Jangka Panjang

Nyawa Angga Melayang Buntut Bullying Ganas di Grobogan, Polisi Diminta Profesional dan Transparan

Komisi III DPR Mau Rombak KUHAP, Intip Jurus Damai Berbasis Nilai Lokal Ala Aceh

Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
