100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menegaskan banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa merupakan bukti nyata ancaman perubahan iklim. Dengan lebih dari 100.000 warga terdampak, pemerintah diminta segera mengintensifkan strategi adaptasi dan mitigasi secara komprehensif.
?
"Banjir yang berdampak pada ratusan ribu warga di Jawa ini merupakan bukti bahwa perubahan iklim ancaman riil. Pemerintah harus lebih serius dan konsisten melakukan upaya mitigasi agar dampak bencana tidak semakin parah," ujar Ratna di Jakarta, Senin (19/1).
?
Ratna menilai rangkaian bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh. Berdasarkan data terbaru, banjir di Jawa Tengah saja telah merendam ribuan rumah dan berdampak pada sedikitnya 137.601 jiwa.
?
"Selain permukiman, banjir juga menggenangi lahan pertanian, merusak tanggul, serta memutus akses infrastruktur vital yang mengancam ketahanan pangan dan ekonomi daerah,” urainya.

Baca juga:

Kota Malang Banjir di 39 Titik, BPBD Sebut Pemicu Curah Hujan Tinggi dan Perubahan Iklim

?
Ratna menekankan penanganan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial. Menurutnya, perlu ada penanganan dampak cuaca ekstrem ini dari hulu ke hilir. Salah satunya mempercepat pembangunan dan perawatan bendungan, tanggul, serta normalisasi sungai. Selain itu pemerintah juga harus memperkuat program penghijauan di daerah aliran sungai (DAS) dan perlindungan kawasan resapan air.
?
"Kami juga mendorong penguatan sistem drainase perkotaan dan teknologi peringatan dini berbasis risiko bencana,” katanya.
?
Legislator asal Jawa Timur ini juga menuntut pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku perusakan lingkungan dan pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara tidak terkendali. Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten merupakan kunci utama keberhasilan mitigasi.
?
"Jangan sampai kepentingan keuntungan pihak tertentu mengorbankan keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memimpin dengan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan demi tanggung jawab kepada generasi mendatang," pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Banjir Bandang di Sumatra, Presiden Perintahkan Pemda Siap Hadapi Perubahan Iklim

?