Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino

El Nino Godzilla mengancam Indonesia. (foto: unsplash/redccharlie)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IV DPR RI Rina Saadah mendorong pemerintah memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman musim kemarau dan potensi El Nino di 2026. Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional.

"Kami meminta Kementerian Pertanian memperkuat mitigasi untuk menghadapi El Nino. Ancaman El Nino tidak boleh dianggap sebagai persoalan musiman semata. Dampaknya dapat menurunkan produksi pangan nasional jika mitigasinya tidak dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran," kata Rina dalam keterangannya, Kamis (16/7).

Ia menyoroti masih adanya puluhan ribu hektare lahan padi yang terdampak kekeringan pada semester pertama 2026. Beberapa daerah sentra produksi pangan seperti Sulawesi Selatan bahkan masih mencatatkan luasan puso yang cukup tinggi.

Menurut Rina, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa penguatan mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.

"Data tersebut menunjukkan sistem peringatan dini harus benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi respons di daerah terlambat sehingga petani tetap mengalami gagal panen," ujarnya.

Baca juga:

Titiek Soeharto Minta Mitigasi El Nino Dipercepat demi Lindungi Ketahanan Pangan Nasional



Rina meminta Kementerian Pertanian menjelaskan sejauh mana efektivitas SIPERDITAN telah diterapkan pemerintah daerah, mulai dari penyampaian informasi kepada petani hingga langkah antisipasi yang dilakukan sebelum kekeringan terjadi.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh sarana pendukung tersedia sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Hal itu meliputi distribusi pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan optimalisasi embung, penyediaan benih tahan kekeringan, hingga pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian.

"Petani tidak cukup hanya diberi informasi bahwa akan terjadi kekeringan. Mereka juga harus dibekali solusi, mulai dari ketersediaan air, benih yang sesuai, hingga pendampingan agar dapat menyesuaikan pola tanam secara tepat waktu," tegasnya.

Rina menambahkan penguatan mitigasi menghadapi El Nino merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengantisipasi risiko perubahan iklim yang semakin sering terjadi.

"Jangan sampai target produksi terganggu hanya karena kesiapan mitigasi belum optimal. Ketahanan pangan harus dibangun melalui sistem yang tangguh, adaptif terhadap perubahan iklim, dan mampu melindungi petani sebagai ujung tombak produksi pangan nasional," pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Ancaman El Nino 2026 Nyata, BMKG Beri Peringatan Darurat Puncak Musim Kemarau Bulan Agustus















#Fenomena El Nino #Cuaca Ekstrem #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Indonesia
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
JPPR meminta agar DPR segera merevisi UU Pemilu. Sebab, Pemilu 2029 bisa berjalan inkonstitusional.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
Indonesia
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025 atau meningkat 14,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Indonesia
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia perlu bersikap tenang sambil mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI harus segera memiliki peta jalan nasional agar dapat diakses pelaku usaha kreatif di seluruh penjuru Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Pemerintah perlu melakukan antisipasi potensi dampak ekonomi, terutama terhadap pasokan energi, biaya logistik, dan aktivitas perdagangan nasional.
Frengky Aruan - Rabu, 15 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Dunia
Kematian Warga di Eropa Akibat Gelombang Panas Kian Mengganas
Data kematian awal dan estimasi peneliti menunjukkan sedikitnya 14.000 orang meninggal di enam negara Eropa
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Kematian Warga di Eropa Akibat Gelombang Panas Kian Mengganas
Indonesia
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Negara tidak boleh menyerahkan nasib anak-anak dari keluarga miskin hanya kepada perhitungan algoritma yang berpotensi mengabaikan realitas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Bagikan