Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 15 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz

Kapal tangker melintas di Selat Hormuz. (Pexel/Melike Sena)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah menyikapi secara hati-hati kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan tarif 20 persen terhadap kargo yang melintasi Selat Hormuz.

Menurutnya, respons Indonesia harus didasarkan pada kajian yang matang serta tetap mengedepankan diplomasi.

“Indonesia perlu menyikapi perkembangan ini secara tenang, terukur, dan tetap berpegang pada politik luar negeri bebas dan aktif,” kata Dave kepada wartawan, Rabu (15/7).

Dave menilai kebijakan yang memengaruhi jalur pelayaran di Selat Hormuz perlu dicermati karena kawasan tersebut merupakan salah satu lintasan perdagangan dan distribusi energi paling penting di dunia.

Ia mengingatkan, dampaknya dapat menjalar ke rantai pasok global, harga energi, hingga arus perdagangan internasional.

Menurut politikus Golkar ini, Indonesia konsisten mendukung prinsip kebebasan pelayaran sesuai hukum internasional. Karena itu, kebijakan yang berpotensi membebankan biaya terhadap lalu lintas perdagangan global seharusnya dibahas melalui forum multilateral.

Baca juga:

Hindari Selat Selat Hormuz, Pelabuhan Baru Akan Dibangun di Pesisir Timur Uni Emirat Arab

“Semestinya dibahas melalui mekanisme multilateral, bukan tindakan unilateral,” ujarnya.

Dave juga meminta Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan kebijakan tersebut. Ia menilai sikap resmi pemerintah perlu disampaikan setelah melalui pembahasan dan kajian yang komprehensif.

“Sikap resmi pemerintah hendaknya disampaikan berdasarkan hasil kajian yang matang,” ucapnya.

Antisipasi Dampak Ekonomi

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi dampak ekonomi, terutama terhadap pasokan energi, biaya logistik, dan aktivitas perdagangan nasional.

Menurutnya, koordinasi lintas kementerian perlu diperkuat agar langkah mitigasi dapat segera disiapkan apabila situasi geopolitik di Timur Tengah memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, Dave menegaskan Indonesia perlu terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan melalui jalur dialog dan diplomasi, sekaligus menjaga agar jalur pelayaran internasional tetap aman bagi perdagangan dunia.

“Indonesia harus terus mendorong penyelesaian setiap persoalan melalui dialog dan diplomasi,” tuturnya.

Baca juga:

Trump Blokade Selat Hormuz, Akan Terapkan Biaya Keamanan 20 Persen Atas Kargo

Tarif 20 Persen Kompensasi Operasi Militer AS

Sekedar informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana memberlakukan tarif sebesar 20 persen terhadap kargo yang melintasi Selat Hormuz. Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump juga menyatakan Angkatan Laut AS akan kembali melakukan blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran.

Trump menyebut tarif tersebut merupakan kompensasi atas operasi militer AS dalam menjaga keamanan Selat Hormuz dari ancaman pasukan Iran.

#Selat Hormuz #Donald Trump #DPR RI #Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Pemerintah perlu melakukan antisipasi potensi dampak ekonomi, terutama terhadap pasokan energi, biaya logistik, dan aktivitas perdagangan nasional.
Frengky Aruan - Rabu, 15 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Dunia
Hindari Selat Selat Hormuz, Pelabuhan Baru Akan Dibangun di Pesisir Timur Uni Emirat Arab
Pelabuhan kontainer terbesar di kawasan itu, menurun hingga 90-95 persen di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Hindari Selat Selat Hormuz, Pelabuhan Baru Akan Dibangun di Pesisir Timur Uni Emirat Arab
Indonesia
Indonesia Nomor 1 Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich 5 Tahun Mendatang, Berpotensi Ciptakan Gap Ekstrem
Proyeksi ini bukan berarti sinyal positif bagi negara Indonesia. Celios melihat situasi ini akan menciptakan ketimpangan ekstrem dengan gap yang sangat jauh.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Indonesia Nomor 1 Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich 5 Tahun Mendatang, Berpotensi Ciptakan Gap Ekstrem
Indonesia
Prabowo Bertemu Dewan Ekonomi Nasional, Fokus pada Stabilitas Ekonomi dan Transformasi Digital
Presiden Prabowo Subianto menerima Luhut Binsar Pandjaitan dan Dewan Ekonomi Nasional di Bogor. Pertemuan membahas ketahanan ekonomi nasional hingga penyempurnaan GovTech.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Prabowo Bertemu Dewan Ekonomi Nasional, Fokus pada Stabilitas Ekonomi dan Transformasi Digital
Indonesia
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Negara tidak boleh menyerahkan nasib anak-anak dari keluarga miskin hanya kepada perhitungan algoritma yang berpotensi mengabaikan realitas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Komentari Usul Hak Angket Kasus Mantan JAM-Pidsus, Sebut belum Ada Pembahasan
Saan memastikan usul yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman itu belum pernah dibahas pimpinan DPR maupun fraksi-fraksi di parlemen.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Wakil Ketua DPR RI Komentari Usul Hak Angket Kasus Mantan JAM-Pidsus, Sebut belum Ada Pembahasan
Indonesia
Peringkat Utang Indonesia Tetap BBB, Komisi XI DPR Soroti Reformasi Fiskal dan Pajak
S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia BBB dengan prospek stabil. DPR menilai pemerintah perlu memperkuat penerimaan negara dan reformasi fiskal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Peringkat Utang Indonesia Tetap BBB, Komisi XI DPR Soroti Reformasi Fiskal dan Pajak
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 2026, Saan: Kami Kejar Semaksimal Mungkin
DPR menargetkan RUU Perampasan Aset rampung 2026. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, bakal mengejar semaksimal mungkin.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 2026, Saan: Kami Kejar Semaksimal Mungkin
Dunia
Trump Dikabarkan Setujui Serangan ke Bandara Yaman, Sasar Pimpinan Hauthi Balik dari Iran
Mohammed al-Farah, anggota biro politik gerakan Houthi, mengatakan bahwa AS mendorong Arab Saudi menuju perang melawan Houthi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Trump Dikabarkan Setujui Serangan ke Bandara Yaman, Sasar Pimpinan Hauthi Balik dari Iran
Indonesia
Trump Blokade Selat Hormuz, Akan Terapkan Biaya Keamanan 20 Persen Atas Kargo
Trump mengatakan AS akan memberikan jaminan keamanan di jalur perairan tersebut dan memungut biaya kepada operator kargo.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Trump Blokade Selat Hormuz, Akan Terapkan Biaya Keamanan 20 Persen Atas Kargo
Bagikan