Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang

Ilustrasi Kapal Tanker Pertamina/ dok Pertamina

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta pemerintah tidak bereaksi berlebihan terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan mengenakan tarif 20 persen terhadap seluruh kargo yang melintasi Selat Hormuz. Politikus Golkar ini menilai Indonesia perlu bersikap tenang sambil mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan nasional.

"Indonesia perlu menyikapi perkembangan ini secara tenang, terukur, dan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif," kata Dave dalam keterangannya, Rabu (15/7).

Menurut Dave, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia karena menjadi lintasan utama perdagangan dan distribusi energi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang memengaruhi lalu lintas di kawasan tersebut berpotensi berdampak pada ekonomi global.

"Dampaknya bisa memengaruhi rantai pasok, harga energi, hingga arus perdagangan internasional," ujarnya.

Baca juga:

Trump Blokade Selat Hormuz, Akan Terapkan Biaya Keamanan 20 Persen Atas Kargo


Dave menegaskan Indonesia tetap berpegang pada prinsip hukum internasional yang menjamin kebebasan pelayaran di jalur laut internasional. Ia menilai kebijakan yang membebankan biaya secara sepihak terhadap perdagangan internasional seharusnya dibahas melalui mekanisme multilateral.

Setiap kebijakan yang berpotensi membatasi atau membebankan biaya secara sepihak terhadap lalu lintas perdagangan global semestinya dibahas melalui mekanisme multilateral yang berlaku dan mengacu pada ketentuan hukum internasional, bukan melalui tindakan unilateral.


 Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR



Dave juga meminta Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan respons berdasarkan kajian yang matang. Menurutnya, langkah diplomasi tetap harus menjadi pilihan utama Indonesia.

Tak hanya itu, pemerintah diminta mengantisipasi dampak ekonomi apabila ketegangan di Timur Tengah meningkat. Koordinasi lintas kementerian dinilai penting untuk menyiapkan langkah mitigasi terhadap kemungkinan terganggunya pasokan energi, kenaikan biaya logistik, dan tekanan terhadap perdagangan nasional.

"Pada prinsipnya, Indonesia harus terus mendorong penyelesaian setiap persoalan melalui dialog dan diplomasi, sekaligus menjaga agar jalur pelayaran internasional tetap aman dan terbuka bagi kepentingan perdagangan global," tutur Dave.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan Angkatan Laut AS kembali memberlakukan blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran.

Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menyatakan akan mengenakan tarif sebesar 20 persen bagi seluruh kargo yang melintasi Selat Hormuz sebagai kompensasi atas biaya operasi militer AS dalam menjaga keamanan kawasan tersebut.(Pon)






Baca juga:

Iran dan AS Kembali Memanas, Pengiriman Minyak Lewat Selat Hormuz Melambat






#Selat Hormuz #Donald Trump #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia perlu bersikap tenang sambil mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI harus segera memiliki peta jalan nasional agar dapat diakses pelaku usaha kreatif di seluruh penjuru Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Dunia
Baku Tembak Terbaru Rudal AS Vs Iran di Selat Hormuz, Bandar Abbas Membara
Angkatan Laut Iran (IRGC) bentrok dengan pasukan AS di Selat Hormuz. Ledakan mengguncang Bandar Abbas dan kota pesisir Iran. CENTCOM sebut serangan untuk melemahkan kapabilitas Iran.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Baku Tembak Terbaru Rudal AS Vs Iran di Selat Hormuz, Bandar Abbas Membara
Indonesia
Amerika Serikat Tutup Perundingan Dengan Iran
Pasukan AS telah melakukan beberapa rangkaian serangan terhadap Iran sejak 8 Juli 2026 yang diklaim Komando Pusat AS sebagai tanggapan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Amerika Serikat Tutup Perundingan Dengan Iran
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Pemerintah perlu melakukan antisipasi potensi dampak ekonomi, terutama terhadap pasokan energi, biaya logistik, dan aktivitas perdagangan nasional.
Frengky Aruan - Rabu, 15 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Dunia
Hindari Selat Selat Hormuz, Pelabuhan Baru Akan Dibangun di Pesisir Timur Uni Emirat Arab
Pelabuhan kontainer terbesar di kawasan itu, menurun hingga 90-95 persen di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Hindari Selat Selat Hormuz, Pelabuhan Baru Akan Dibangun di Pesisir Timur Uni Emirat Arab
Indonesia
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Negara tidak boleh menyerahkan nasib anak-anak dari keluarga miskin hanya kepada perhitungan algoritma yang berpotensi mengabaikan realitas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Komentari Usul Hak Angket Kasus Mantan JAM-Pidsus, Sebut belum Ada Pembahasan
Saan memastikan usul yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman itu belum pernah dibahas pimpinan DPR maupun fraksi-fraksi di parlemen.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Wakil Ketua DPR RI Komentari Usul Hak Angket Kasus Mantan JAM-Pidsus, Sebut belum Ada Pembahasan
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 2026, Saan: Kami Kejar Semaksimal Mungkin
DPR menargetkan RUU Perampasan Aset rampung 2026. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, bakal mengejar semaksimal mungkin.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 2026, Saan: Kami Kejar Semaksimal Mungkin
Dunia
Trump Dikabarkan Setujui Serangan ke Bandara Yaman, Sasar Pimpinan Hauthi Balik dari Iran
Mohammed al-Farah, anggota biro politik gerakan Houthi, mengatakan bahwa AS mendorong Arab Saudi menuju perang melawan Houthi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Trump Dikabarkan Setujui Serangan ke Bandara Yaman, Sasar Pimpinan Hauthi Balik dari Iran
Bagikan