166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - 2 jam, 17 menit lalu
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan

Sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah Beroperasi dari Sabang sampai Merauke (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang telah merealisasikan 166 titik Sekolah Rakyat. Program ini direncanakan terus berekspansi hingga mencapai target 500 titik di seluruh pelosok Indonesia.

Mori menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bukti nyata keberpihakan negara terhadap anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal. Ia memandang Sekolah Rakyat sebagai instrumen vital untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur edukasi.

Baca juga:

Putus Rantai Kemiskinan, Prabowo Targetkan 500 Ribu Murid Masuk Sekolah Rakyat

“Ini langkah besar dan sangat strategis. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara hadir untuk anak-anak yang paling membutuhkan. Sekolah Rakyat adalah simbol keadilan sosial di bidang pendidikan,” ujar Mori dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/1).

Politisi Fraksi NasDem ini menilai kehadiran Sekolah Rakyat menjadi solusi konkret dalam menekan angka putus sekolah. Selain itu, program ini diharapkan mampu mencetak generasi baru yang kompetitif dan siap membangun daerah asal mereka.

Secara khusus, Mori mendorong pemerintah agar Pulau Sumbawa, terutama wilayah Bima dan Sumbawa, mendapatkan porsi prioritas dalam target pembangunan 500 sekolah tersebut. Ia beralasan bahwa kebutuhan akses pendidikan di wilayah tersebut masih sangat tinggi.

“Target 500 Sekolah Rakyat ini harus dibagi secara adil. Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama,” tegas Mori.

Baca juga:

Retret Kabinet di Hambalang Bahas Swasembada Pangan hingga Sekolah Rakyat

Guna mempercepat realisasi, Mori juga mendesak pemerintah daerah agar bersikap proaktif. Ia meminta daerah segera menyiapkan lahan serta data akurat mengenai anak putus sekolah agar bantuan tepat sasaran.

“Ini momentum besar. Jangan sampai peluang ini lewat tanpa kesiapan daerah,” pungkasnya.

#Sekolah Rakyat #Prabowo Subianto #Presiden Prabowo Subianto #DPR RI #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 17 menit lalu
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Konsideran menimbang memiliki fungsi penting sebagai dasar dan rujukan dalam pengelolaan pemerintahan di Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Berita Foto
Momen Presiden Prabowo Subianto Resmikan SMA Taruna Nusantara di Malang
Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Momen Presiden Prabowo Subianto Resmikan SMA Taruna Nusantara di Malang
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
BUMN Rugi tapi Elit Minta Bonus, DPR: Ini Masalah Etika Kepemimpinan
Anggota Komisi VI DPR RI mendukung kritik Presiden Prabowo terhadap direksi dan komisaris BUMN yang merugi namun tetap meminta bonus atau tantiem.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
BUMN Rugi tapi Elit Minta Bonus, DPR: Ini Masalah Etika Kepemimpinan
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Bagikan