Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah

Personel TNI membersihkan salah satu sekolah di wilayah Aceh Tamiang, Rabu (14/1/2026). (ANTARA/HO-Bakom RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait lambatnya pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah terdampak bencana.

Ia menegaskan bahwa perbaikan gedung sekolah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara harus menempati urutan teratas dalam daftar prioritas nasional.

Pasca-bencana banjir dan tanah longsor yang menghantam tiga provinsi tersebut pada November 2025 lalu, sektor pendidikan dinilai masih pincang.

Baca juga:

Disdik Keluarkan SE, Penggunaan Gawai Siswa di Sekolah Dibatasi

Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan.

“Kami mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera menindaklanjuti data kebutuhan yang ada dan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan kembali gedung sekolah serta sarana dan prasarana pendidikan di tiga provinsi terdampak harus menjadi prioritas,” tegas Hetifah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/1).

Ia menyoroti nasib anak-anak di hunian sementara (huntara) yang mulai kesulitan mengakses pendidikan. Menurutnya, jarak antara pengungsian dan lokasi sekolah tidak boleh menjadi penghalang bagi siswa untuk menuntut ilmu.

Diketahui, data sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 14 Januari 2026 menunjukkan bahwa terdapat 4.639 satuan pendidikan terdampak di tiga provinsi. Sebanyak 4.440 sekolah atau sebesar 96 persen satuan pendidikan sudah dapat digunakan kembali.

Baca juga:

Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal



Selain itu, diketahui pula bencana tersebut juga berdampak pada 59.397 guru serta 683.259 siswa yang proses pembelajarannya terganggu. Adapun tingkat kerusakan sekolah meliputi 1.529 sekolah rusak sedang, 1.225 rusak berat, 1.642 rusak ringan, dan 180 sekolah mengalami rusak total.

“Dalam situasi darurat, keselamatan tentu menjadi prioritas utama. Namun hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh terabaikan. Banyak anak terpaksa berhenti sekolah atau kesulitan belajar karena jarak sekolah yang jauh dari hunian sementara, atau karena sekolahnya rusak," ujar Hetifah.

#DPR #DPR RI #Sekolah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Persiapan Sekolah Dimulai, Warga Berburu Seragam untuk Tahun Ajaran Baru
Seorang pembeli mencoba seragam sekolah saat berbelanja di Toko Perlengkapan Sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Jum'at (3/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Juli 2026
Persiapan Sekolah Dimulai, Warga Berburu Seragam untuk Tahun Ajaran Baru
Berita Foto
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Pekerja membersihkan Patung Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno di Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Juli 2026
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
DPR mendukung program manasik kesehatan haji 2027, namun mengingatkan agar tidak sekadar formalitas. Program harus komprehensif untuk menekan angka kedaruratan medis dan kematian jemaah.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Indonesia
Siswa SMP Tewas Diduga Jadi Korban Bullying di Lumajang, DPR Minta Evaluasi Total Sekolah
DPR menyoroti kasus tewasnya siswa SMP di Lumajang yang menjadi korban bullying. Tragedi ini menjadi alarm pendidikan.
Soffi Amira - Jumat, 03 Juli 2026
Siswa SMP Tewas Diduga Jadi Korban Bullying di Lumajang, DPR Minta Evaluasi Total Sekolah
Indonesia
16.557 Sekolah Bakal Terkoneksi Internet Pada 2026 Ini
Seluruh satuan pendidikan wajib memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, modern, dan berbasis teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
16.557 Sekolah Bakal Terkoneksi Internet Pada 2026 Ini
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Bagikan