Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah

Merahputih.com - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait lambatnya pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah terdampak bencana.

Ia menegaskan bahwa perbaikan gedung sekolah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara harus menempati urutan teratas dalam daftar prioritas nasional.

Pasca-bencana banjir dan tanah longsor yang menghantam tiga provinsi tersebut pada November 2025 lalu, sektor pendidikan dinilai masih pincang.

Baca juga:

Disdik Keluarkan SE, Penggunaan Gawai Siswa di Sekolah Dibatasi

Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan.

“Kami mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera menindaklanjuti data kebutuhan yang ada dan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan kembali gedung sekolah serta sarana dan prasarana pendidikan di tiga provinsi terdampak harus menjadi prioritas,” tegas Hetifah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/1).

Ia menyoroti nasib anak-anak di hunian sementara (huntara) yang mulai kesulitan mengakses pendidikan. Menurutnya, jarak antara pengungsian dan lokasi sekolah tidak boleh menjadi penghalang bagi siswa untuk menuntut ilmu.

Diketahui, data sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 14 Januari 2026 menunjukkan bahwa terdapat 4.639 satuan pendidikan terdampak di tiga provinsi. Sebanyak 4.440 sekolah atau sebesar 96 persen satuan pendidikan sudah dapat digunakan kembali.

Baca juga:

Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal

Selain itu, diketahui pula bencana tersebut juga berdampak pada 59.397 guru serta 683.259 siswa yang proses pembelajarannya terganggu. Adapun tingkat kerusakan sekolah meliputi 1.529 sekolah rusak sedang, 1.225 rusak berat, 1.642 rusak ringan, dan 180 sekolah mengalami rusak total.

“Dalam situasi darurat, keselamatan tentu menjadi prioritas utama. Namun hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh terabaikan. Banyak anak terpaksa berhenti sekolah atau kesulitan belajar karena jarak sekolah yang jauh dari hunian sementara, atau karena sekolahnya rusak," ujar Hetifah.