Stop Jadi Korban Iming-Iming Imigran Gelap, DPR Tegaskan Timur Tengah Bukan Lagi Primadona

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Stop Jadi Korban Iming-Iming Imigran Gelap, DPR Tegaskan Timur Tengah Bukan Lagi Primadona

Ilustrasi: Pengamanan kepada imigran etnis Rohingya setelah terdampar di pantai Desa Ladong, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (25/12/2022). ANTARA FOTO/Ampelsa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai tawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui jalur resmi.

Ia menekankan bahwa Pemerintah telah menyiapkan skema perlindungan dan pembiayaan yang memadai bagi pekerja migran Indonesia (PMI), sehingga ketergantungan pada praktik perekrutan ilegal seharusnya sudah dapat dihindari.

Hal ini disampaikan Cucun saat berkunjung ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, wilayah yang dikenal sebagai kontributor utama PMI, khususnya di daerah Gunung Alu, Sinangkerta, dan Cipongkor. Dalam kunjungan tersebut, Cucun menyoroti pentingnya sosialisasi mengenai prosedur resmi dan keamanan bagi calon PMI.

“Hari ini saya datang ke wilayah yang banyak menjadi kontributor pekerja migran. Ini adalah wilayah Bandung Barat di selatan, Gunung Alu, Sinangkerta, Cipongkor, yang dulu hampir banyak di negara-negara Timur Tengah. Tapi sekarang sudah mulai bergeser dan banyak menerima sosialisasi, tidak mengambil di Timur Tengah tetapi di wilayah Asia yang ramah dengan migran,” ujar Cucun, Rabu (15/10).

Baca juga:

Polisi Gagalkan Keberangkatan 430 Pekerja Migran Ilegal, Dijanjikan Kerja hingga Jadi Pelaku Scamming di Luar Negeri

Politisi Fraksi PKB ini juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan janji-janji palsu yang sering menjadi modus penipuan terhadap calon PMI. Ia mendorong masyarakat untuk selalu bekerja sebagai PMI melalui jalur yang prosedural.

“Tadi saya menyampaikan jangan sampai terjebak atau jangan sampai juga tertipu dengan iming-iming. Bekerjalah sebagai pekerja migran secara prosedural. Pemerintah sudah hadir melalui dinas tenaga kerjanya, kemudian juga Kementerian P2MI sekarang hadir, dan saya itu kebetulan di Pimpinan DPR RI Korkesra, mewanti-wanti kepada semuanya, terutama para agen-agen (penyalur PMI) tolong orang yang lagi butuh (bekerja)," jelas dia.

Cucun secara khusus menyoroti masalah pungutan liar (pungli) yang masih terjadi dalam proses pemberangkatan. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah telah menyediakan skema pembiayaan yang meringankan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk membantu calon PMI dan keluarganya.

Baca juga:

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

"Jangan sampai mereka itu sebetulnya bisa skemanya banyak. Jangan misalkan sekarang dipungutin, uangnya diminta bayaran sekian-sekian, kemudian nanti dengan beban pengembalian yang banyak. Padahal negara sudah hadir melalui skema KUR, nanti kita akan bantu skema KUR-nya untuk para pekerja migran, nanti bisa bagaimana mereka juga mengembalikan uang yang bekas mereka berangkat ini, tidak menjadi beban buat keluarganya. Negara sudah siapkan perangkat semuanya," tegas wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat II ini.

Cucun berharap calon PMI dapat lebih berhati-hati dalam memilih agen dan jalur pemberangkatan. Beliau juga mengimbau agar para agen penyalur bekerja dengan jujur dan tidak terlibat dalam praktik penipuan yang merugikan masyarakat.

#Imigran Gelap #Imigran Ilegal #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - 8 menit lalu
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 35 menit lalu
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - 1 jam, 38 menit lalu
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Bagikan