DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok

Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Refinery Unit (RU) V Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menekankan pentingnya menjaga arah besar pemerintahan Prabowo-Gibran agar tetap fokus pada urusan strategis nasional. Ia memperingatkan agar sektor pangan, energi, industri, pertahanan, serta stabilitas ekonomi tidak terganggu oleh kepentingan jangka pendek maupun transaksi politik.

Azis menegaskan bahwa kehadiran negara dalam sektor-sektor krusial tersebut merupakan kunci utama menuju kemandirian bangsa.

Namun, ia menyadari bahwa tantangan terbesar saat ini adalah potensi adanya "kebisingan" yang dapat menggerus rasa keadilan di tengah masyarakat.

“Negara hadir dalam urusan-urusan strategis pangan, energi, industri, pertahanan, dan stabilitas ekonomi. Kemandirian ekonomi dan stabilitas negara tentu tidak tumbuh di ruang hampa, melainkan dari kepercayaan bahwa kebijakan yang diambil memang ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk segelintir kelompok,” ujar Azis, Rabu (14/1).

Baca juga:

Prabowo Canangkan Taruna Nusantara Cetak Pemimpin Antikorupsi

Politisi Gerindra ini menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan besar seperti hilirisasi, penguatan pangan, hingga penataan birokrasi membutuhkan kesabaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, rasa saling percaya menjadi energi utama agar bangsa tidak mudah lelah atau terjebak dalam aksi saling menyalahkan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berpendapat bahwa kemajuan negara tidak hanya ditentukan dari istana, melainkan dari ribuan keputusan tepat di tingkat kabupaten, kota, hingga desa.

“Saat pusat percaya pada daerah, dan daerah pun merasa dipercaya mengeksekusi kebijakan dengan bertanggung jawab, maka konsistensi arah nasional akan terjaga. Hal itu pun berlaku dalam hubungan antar kelompok politik. Karena demokrasi bukan soal menang-kalah tanpa akhir, melainkan soal kemampuan menjaga agenda bersama setelah kontestasi selesai,” tambahnya.

Baca juga:

Prabowo Dorong Perbanyak SMA Unggulan Seperti Taruna Nusantara

Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat tetap memberikan dukungan yang rasional serta kritis.

Ia menyebut Indonesia saat ini berada di jalan sejarah yang tepat, namun memerlukan kepemimpinan yang berani mengoreksi diri.

“Jalan tersebut butuh kebijakan yang konsisten, kepemimpinan yang tegas, dan tak kalah penting, kepercayaan publik yang terus dirawat dengan kejujuran, keterbukaan, dan keberanian mengoreksi diri,” pungkasnya.

#Prabowo #Prabowo Subianto #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Berita Foto
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Pekerja membersihkan Patung Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno di Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Juli 2026
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
DPR mendukung program manasik kesehatan haji 2027, namun mengingatkan agar tidak sekadar formalitas. Program harus komprehensif untuk menekan angka kedaruratan medis dan kematian jemaah.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Korps diplomatik di Benua Biru tidak boleh bersikap pasif atau sekadar menunggu laporan jatuhnya korban dari kalangan WNI.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Indonesia
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Undang-Undang tentang PFFI tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Bagikan