Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah berani dengan menggelontorkan anggaran fantastis senilai Rp6,4 triliun pada tahun 2025.
Dana jumbo ini dialokasikan khusus untuk subsidi transportasi, pangan, hingga pengelolaan air demi menjaga stabilitas ekonomi warga ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok menengah yang rentan terhadap guncangan ekonomi.
Baca juga:
Pramono Tegaskan Ekonomi Jakarta 2025 Surplus Rp3,89 Triliun, Investasi Tembus Target
“Pemberian subsidi transportasi, pangan, pengelolaan air limbah dan air minum mencapai Rp 6,4 triliun,” ujar Pramono saat menggelar konferensi pers realisasi APBD 2025 di Balai Kota, Rabu (21/1).
Tarif Transportasi "Haram" Naik
Salah satu poin krusial dalam kebijakan ini adalah keputusan Pemprov DKI untuk mengunci tarif transportasi umum. Pramono memastikan pengguna setia Transjakarta, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta tidak akan terbebani oleh kenaikan harga tiket sepanjang tahun ini.
“Kebijakan subsidi ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan menopang stabilitas ekonomi Jakarta,” tegas Pramono.
Selain transportasi, sektor air bersih juga menjadi fokus utama. Lewat Program Kartu Air Sehat, sebanyak 386.000 pelanggan kini bisa menikmati tarif yang lebih ringan.
Baca juga:
Musim Hujan Picu Lonjakan DBD di Jakarta, Pramono Anung: Wilayah Barat dan Utara Rawan
Sukses Tekan Inflasi di Bawah Nasional
Langkah intervensi anggaran ini terbukti manjur. Berdasarkan data terbaru, inflasi di Jakarta tercatat hanya sebesar 2,63 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional yang menyentuh 2,92 persen.
Pramono menjelaskan bahwa pengendalian harga dilakukan dengan cara menjaga ketersediaan stok pangan dan memperlancar jalur distribusi ke pasar-pasar di Jakarta. Dengan pasokan yang aman, harga di tingkat konsumen pun tetap terkendali.
