Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Swasta Gratis. Kebijakan tersebut berpeluang menjangkau lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah dan ketentuan yang berlaku.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Rabu (11/11), Pemprov DKI mulai menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pendidikan gratis.
Ia berharap cakupan program tersebut dapat diperluas apabila kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memungkinkan.
Mudah-mudahan kalau kemudian APBD-nya mencukupi, tentunya kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen, termasuk pondok pesantren,
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Pendidikan Agama Masuk Perhatian Pemprov DKI
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, pendidikan masih menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta. Perhatian tersebut tidak hanya mencakup pendidikan umum, tetapi juga pendidikan agama.
Pramono menyebut komitmen itu diwujudkan melalui sejumlah program, di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Pemutihan Ijazah, Sekolah Swasta Gratis, serta rehabilitasi sekolah.
Menurutnya, pesantren, madrasah, dan tenaga pendidik agama memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak. Lembaga pendidikan tersebut juga dinilai berkontribusi dalam membangun kehidupan masyarakat Jakarta yang mampu hidup berdampingan di tengah keberagaman.
Baca juga:
Mulai 2027, Santri Jakarta Berpeluang Kuliah ke Timur Tengah Lewat Beasiswa Pemprov DKI
Sekolah Swasta Gratis Diperluas Bertahap
Pramono menjelaskan, skema program Sekolah Swasta Gratis telah dibahas bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesepakatan dan kemampuan penganggaran.
Ia mengatakan, pembahasan teknis perlu melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD karena penganggaran program tersebut menjadi kewenangan bersama.
Pada tahap awal, program ini mencakup 103 sekolah swasta. Jumlahnya kemudian bertambah 50 sekolah dan direncanakan kembali diperluas sebanyak 100 sekolah.
"Pada tahap awal dulu 103 sekolah swasta gratis, kemudian tambah 50 dan terakhir kesepakatan dan tentunya akan segera ditindaklanjuti yaitu tambah 100. Totalnya jadi 253," ucap dia. (Asp)
