MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat normalisasi sejumlah sungai untuk mengantisipasi peningkatan risiko banjir selama musim hujan 2026/2027. Langkah ini dilakukan menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan curah hujan tertinggi di Jakarta berpotensi terjadi pada Februari 2027.
Berdasarkan paparan BMKG, hujan dengan intensitas tinggi berpotensi turun dalam durasi yang lebih singkat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko genangan apabila kapasitas sungai dan saluran drainase tidak mampu menampung debit air.
Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, seusai memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/11). Rapat tersebut membahas mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027.
Baca juga:
Gubernur Pramono Pastikan tak Ada Pemotongan Anggaran SDA untuk Menanggulangi Banjir
Normalisasi Ciliwung hingga Cakung Lama Dikebut
Untuk mengurangi risiko banjir, Pemprov DKI Jakarta mengintensifkan normalisasi sejumlah sungai, di antaranya Ciliwung, Angke, Krukut, dan Cakung Lama. Pengerjaan ditargetkan terus dipercepat hingga Desember 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi peningkatan curah hujan.
Pramono mengatakan, percepatan pekerjaan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas sungai sebelum memasuki periode hujan dengan intensitas tinggi.
Sekarang ini sampai dengan bulan Desember, Pemerintah DKI Jakarta akan terus melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada, apakah itu Ciliwung, Angke, Krukut, Cakung Lama, dan sebagainya akan kita kebut untuk mudah-mudahan begitu bulan Januari mulai curah hujan tinggi dan kemudian Februari puncaknya,
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Jakarta Barat Jadi Perhatian
Selain normalisasi sejumlah sungai, Pramono memberikan perhatian khusus terhadap wilayah Jakarta Barat. Berdasarkan paparan prakiraan cuaca, kawasan tersebut berpotensi menghadapi curah hujan tinggi.
Penanganan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah itu terus dilakukan, termasuk pembenahan Kali Angke dan Cengkareng Drain. Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengendalian banjir.
Kesiapan personel serta kecepatan respons juga menjadi perhatian dalam rapat koordinasi. Pramono meminta koordinasi antara BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) terus diperkuat.
Koordinasi tersebut terutama diperlukan untuk mendukung pemantauan cuaca, mengantisipasi genangan, dan menangani kondisi darurat ketika terjadi bencana.
Baca juga:
20.980 Personel TNI AL Dikerahkan ke Jakarta, Pramono Dukung Penebalan Pengamanan Ibu Kota
Dukungan TNI dan Polri turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Menurut Pramono, koordinasi telah dilakukan agar personel dan sumber daya dari berbagai instansi dapat dikerahkan sesuai kebutuhan saat terjadi bencana.
Ia juga mengapresiasi dukungan unsur Forkopimda, termasuk pendampingan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam pelaksanaan normalisasi sungai.
"Kami bersyukur karena dengan keterbukaan, saling percaya, dan saling mendukung, mudah-mudahan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik," katanya.
Pramono menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi musim hujan membutuhkan kerja sama seluruh instansi. Upaya tersebut mencakup penyediaan informasi cuaca, pembenahan infrastruktur, hingga kesiapan personel di lapangan.
Melalui percepatan pekerjaan pengendalian banjir dan penguatan koordinasi Forkopimda, Pemprov DKI Jakarta berupaya menekan risiko banjir serta menjaga keselamatan masyarakat selama musim hujan 2026/2027. (Asp)