Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons pengerahan 20.980 personel TNI Angkatan Laut (AL) untuk mempertebal pengamanan di wilayah Ibu Kota. Ia menyatakan Pemprov DKI Jakarta mendukung langkah tersebut karena urusan keamanan dan pertahanan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Pramono mengatakan, pemerintah daerah tidak akan mencampuri kebijakan yang berada di luar kewenangannya. Namun, Pemprov DKI siap memberikan dukungan terhadap upaya pengamanan di Jakarta.
“Pertama berkaitan dengan penebalan pengamanan di Jakarta, tentunya urusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (4/11).
Ia menegaskan, dukungan Pemprov DKI diberikan sepenuhnya terhadap langkah pengamanan yang dilakukan di Ibu Kota.
Pemerintah DKI Jakarta memberikan support mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk pengamanan di ibu kota ini,
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Pramono Enggan Tanggapi Isu di Balik Penebalan Pengamanan
Meski menyatakan dukungan, mantan Sekretaris Kabinet tersebut enggan menanggapi berbagai isu yang berkembang dan dikaitkan dengan penebalan pengamanan di Jakarta.
Menurut Pramono, pengamanan Ibu Kota memang perlu mendapat perhatian karena Jakarta memiliki posisi strategis sebagai ibu kota negara sekaligus pusat perekonomian nasional.
“Sehingga kalau kemudian ada penebalan keamanan, saya sebagai Gubernur Jakarta menyampaikan rasa terima kasih,” tutup Pramono.
Baca juga:
TNI AL Kerahkan 20.980 Personel Secara Bertahap
Sebelumnya, TNI AL mengerahkan sebanyak 20.980 personel untuk mempertebal pengamanan menyusul perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta.
Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Yayan Sofiyan mengatakan, pengerahan personel dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah satuan TNI AL.
Satuan yang terlibat antara lain Korps Marinir, Koarmada RI, Koarmada I, Koarmada II, serta berbagai pangkalan dan satuan pendukung lainnya. (Knu)
