Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KETERBUKAAN informasi publik terus menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Dengan informasi yang mudah dipahami, masyarakat dapat semakin percaya kepada pemerintah serta berpartisipasi aktif dalam mendukung berbagai kebijakan pembangunan.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
Ia tegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, Jakarta ini memiliki berbagai persoalan besar, seperti banjir, kemacetan, dan kemiskinan perkotaan.
"Namun, selama dua tahun kami menjalankan pemerintahan, respons masyarakat terhadap berbagai persoalan tersebut semakin baik karena mereka mendapatkan pemahaman," ujar Rano seusai memberikan paparan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).
Baca juga:
Rano Karno Janji 214 Sekolah Rusak di DKI Jakarta Segera Diperbaiki, Bertahap Sesuai Anggaran
Ia menjelaskan masyarakat perlu memperoleh informasi dan pemahaman yang utuh mengenai kebijakan serta program pemerintah agar dapat turut mendukung pelaksanaan pembangunan di Jakarta. Sebagai contoh, Rano menyinggung pekerjaan penggantian jaringan pipa PAM Jaya yang tengah berlangsung di sejumlah wilayah Jakarta. Meski berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, pekerjaan tersebut dapat lebih dipahami masyarakat apabila pemerintah menjelaskan alasan dan urgensinya.
"Ketika masyarakat diberi penjelasan bahwa pipa yang sudah berusia 100 tahun memang harus diganti, mereka bisa memahami. Itulah salah satu bentuk keterbukaan informasi," jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti penyelenggaraan Budget Talk setiap tiga bulan sebagai salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran. Melalui forum tersebut, pemerintah menyampaikan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk realisasi dan tingkat penyerapan anggaran.
Menurutnya, penyampaian informasi secara berkala penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pengelolaan anggaran daerah, memahami kinerja pemerintah, serta turut berpartisipasi dalam pengawasan publik.
"Setiap tiga bulan, melalui Budget Talk, kita sampaikan perkembangan APBD, sudah berapa persen penyerapannya, dan berbagai hal lainnya. Dengan begitu, masyarakat juga tahu. Ini merupakan bagian dari strategi keterbukaan," ungkapnya.(Asp)
Baca juga:
