Polri Sebut Lelang Jabatan Bupati Nganjuk untuk Kepentingan Sendiri

MerahPutih.com - Mabes Polri memastikan uang jasil lelang jabatan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat murni untuk kepentingan pribadi.

"Sampai saat ini sepengetahuan kami ya masih untuk kepentingan yang bersangkutan," kata Karopenmas Polri, Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di kantornya, Selasa (18/5).

Baca Juga

Bupati Nganjuk dan Para Camat Langsung Dipenjara Setelah Jadi Tersangka

Rusdi menyebut belum ditemukan aliran uang ke partai politik tertentu. "Kelihatannya belum (aliran ke partai politik). Sejauh ini yang ditemukan adalah itu untuk kepentingan pribadi saja," ungkapnya.

Namun, Polri terus mendalami aliran uang hasil korupsi Novi Rahman Hidayat sebanyak Rp 647,9 juta. Novi telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi jual beli jabatan dan ditahan di Bareskrim Polri.

Sampai saat ini status keanggotaan partai Novi memang belum jelas. PKB membantah Bupati Nganjuk Novi yang terjaring OTT KPK merupakan kadernya.

Novi Rahman Hidayat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus jual-beli jabatan. Dari penangkapan tersebut, penyidik menyita uang Rp 647 juta lebih dari brankas di rumah Novi.

Selain menyita uang ratusan juta rupiah, penyidik menyita sejumlah handphone. Selain itu, penyidik menyita sejumlah dokumen, termasuk buku tabungan.

Tak hanya Novi, ada enam orang lainnya yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus jual-beli jabatan. Keenam tersangka itu ialah Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret.

Selanjutnya berkas kelima untuk tersangka, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro, penyidik telah memeriksa tiga saksi.

Untuk pasal yang disangkakan kepada para camat dan mantan camat yakni Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta.

Sedangkan Bupati Nganjuk dan ajudannya dikenakan Pasal 5 ayat 2 dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12b UU Tipikor. Semua tersangka juga dijuchtokan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Knu)

Baca Juga

Periksa Belasan Saksi, Bareskrim Usut Aliran Uang Korupsi Bupati Nganjuk ke Parpol