KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang melibatkan Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Jubir KPK, Budi Prasetyo menyampaikan, tim penyidik lembaga antirasuah itu melakukan penggeledahan di rumah dinas Gubernur Riau serta sejumlah lokasi lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas gubernur dan beberapa lokasi lainnya,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/11).

Lembaga yang dipimpin Setyo Budiyanto itu juga mengimbau agar semua pihak menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

Baca juga:

Pengumuman Tersangka Gubernur Riau Abdul Wahid Lewat 24 Jam, Begini Alasan KPK

"KPK mengimbau agar para pihak mendukung proses penyidikan ini, agar dapat berjalan efektif," tegas Budi.

KPK, kata Budi, memastikan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan secara berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

"Kami akan sampaikan perkembangannya secara berkala sebagai bentuk transparansi dalam proses hukum ini," ujarnya.

Selain itu, KPK menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Riau yang terus mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di daerahnya.

Baca juga:

KPK Didesak Usut Dugaan Kejanggalan Saham Jiwasraya, Nilai Kerugian Capai Rp 600 Miliar

“KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Riau, yang terus mendukung penuh pengungkapan perkara ini,” kata Budi.

KPK menegaskan bahwa praktik korupsi secara nyata menghambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama publik menjadi penting agar setiap proses hukum dapat berjalan tuntas dan tidak terhambat oleh intervensi pihak manapun.

Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPRPKPP Riau, M. Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M. Nursalam, dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Ketiganya disangkakan melanggar pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga:

Abdul Wahid Minta Jatah Preman Sejak Awal Jabat Gubernur Riau, Sebut Dirinya 'Matahari'

Sebagai tindak lanjut proses hukum, KPK menahan ketiga tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak Selasa, 4 November 2025 hingga 23 November 2025. Abdul Wahid ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK, sedangkan Dani dan Arief ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.

“Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan agar para tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya,” ujar Tanak menegaskan.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Riau pada Senin (3/11). Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK sempat mengamankan 10 orang dan sejumlah barang bukti yang kini telah disita untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. (Pon)