Terungkap Lewat OTT KPK, Ini Modus Ijon Proyek dalam Kasus Bupati Bekasi

ImanKImanK - Sabtu, 20 Desember 2025
Terungkap Lewat OTT KPK, Ini Modus Ijon Proyek dalam Kasus Bupati Bekasi

Kasus korupsi yang menjerat Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, H.M. Kunang. Foto Ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus korupsi yang menjerat Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, H.M. Kunang, membuka tabir praktik ijon proyek sebuah modus transaksi gelap yang selama ini jarang dibedah secara rinci ke publik.

Pengungkapan ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Berbeda dari makna tradisional “ijon” dalam sektor pertanian (jual beli hasil panen sebelum waktu), ijon proyek merujuk pada pemberian uang muka oleh pihak swasta untuk “mengamankan” proyek pemerintah sebelum proses resmi berjalan.

Kemudian uang muka itu menjadi “tiket” agar proyek tertentu jatuh ke tangan pemberi setoran.

Baca juga:

Terjaring OTT KPK, Bupati Bekasi Ade Kunang Punya Harta Rp 79 Miliar

Apa Itu Ijon Proyek?

Secara sederhana, ijon proyek adalah kesepakatan informal dan ilegal antara pihak swasta dan pihak berpengaruh di pemerintahan daerah.

Pihak swasta membayar di awal (commitment fee), sementara pihak berkuasa menjamin proyek dipesan baik melalui pengaturan tender, penentuan pemenang, atau pengondisian teknis lain.

Dalam perkara Bekasi, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga sebagai setoran awal. Temuan ini menjadi bukti permulaan paling signifikan hingga penetapan tersangka pada 20 Desember 2025.

Kronologi Singkat OTT Bekasi

Ijon Proyek Adalah

  • 18 Desember 2025: OTT dilakukan, 10 orang diamankan.

Baca juga:

OTT KPK di Kabupaten Bekasi, Ayah Bupati Ade Kunang Turut Ditangkap

  • 7 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif, terdiri dari 1 penyelenggara negara (Bupati Bekasi) dan 6 pihak swasta.

  • Uang ratusan juta rupiah disita sebagai dugaan setoran awal ijon proyek.

  • 20 Desember 2025: KPK menetapkan tersangka. Ruang kerja bupati turut disegel.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, ayah Bupati Bekasi termasuk pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

"Untuk di wilayah Bekasi, tim kemarin mengamankan 10 orang, yang kemudian 7 di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (19/12) malam.

Skema Ijon Proyek: Sederhana, Terstruktur

Baca juga:

KPK Sebut OTT Bupati Bekasi terkait Dugaan Suap Proyek, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah

  1. Pihak swasta membayar uang muka sebelum proses pengadaan.

  2. Perantara menerima dan mengalirkan dana.

  3. Pemegang kuasa di daerah memastikan proyek “dipesan”.

  4. Pengondisian tender dilakukan agar pemenang sesuai kesepakatan.

Skema ini tampak ringkas, namun efektif menutup ruang kompetisi sehat dan merusak integritas pengadaan barang/jasa.

Dampak Sistemik Ijon Proyek

  • Merusak persaingan usaha dan kualitas proyek.

  • Meningkatkan biaya karena fee ilegal dibebankan ke anggaran.

  • Menggerus kepercayaan publik pada pemerintah daerah.

  • Menciptakan lingkaran patronase antara penguasa dan swasta.

LHKPN Ade Kunang

Berdasarkan LHKPN terakhir (11 Agustus 2025), Ade Kuswara Kunang tercatat memiliki harta sekitar Rp79,16 miliar, terdiri dari puluhan bidang tanah/bangunan, kendaraan mewah, harta bergerak lain, serta kas. Data ini ikut menjadi sorotan publik seiring proses hukum berjalan.

#Ijon Proyek Adalah #H.M. Kunan #Ade Kuswara Kunang #KPK #Bupati Bekasi #Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang
Bagikan
Ditulis Oleh

ImanK

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Skandal Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Terima Rp 800 Juta
KPK mengungkap skandal restitusi pajak. Kepala KPP Madya Banjarmasin diketahui menerima uang senilai Ro 800 juta.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
KPK Ungkap Skandal Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Terima Rp 800 Juta
Berita Foto
KPK Pamerkan Uang Rp1 Miliar Hasil OTT Suap Restitusi Pajak di KPP Madya Banjarmasin
Petugas menunjukkan barang bukti uang sitaan dari OTT terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Didik Setiawan - Kamis, 05 Februari 2026
KPK Pamerkan Uang Rp1 Miliar Hasil OTT Suap Restitusi Pajak di KPP Madya Banjarmasin
Indonesia
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
KPK mengungkap adanya dugaan suap pajak perusahaan sawit di Banjarmasin. Kasus ini menjerat pihak swasta dalam dugaan suap tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
Indonesia
KPK Tangkap Kepala KPP Banjarmasin Terkait Dugaan Suap Restitusi PPN
KPK mengamankan tiga orang dalam OTT di Banjarmasin, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin, terkait dugaan suap restitusi PPN sektor perkebunan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Tangkap Kepala KPP Banjarmasin Terkait Dugaan Suap Restitusi PPN
Indonesia
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
KPK menggelar OTT di Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta dan Lampung. Sejumlah pihak diamankan, termasuk eks Direktur Penindakan. Barang bukti uang miliaran rupiah dan 3 kg logam mulia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
Indonesia
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Perintah Jaksa Periksa Mantan Petinggi BUMN, Ini Komentar KPK
KPK dalam histori penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi banyak dibantu oleh Kejaksaan maupun Kepolisian.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Presiden Prabowo Beri Perintah Jaksa Periksa Mantan Petinggi BUMN, Ini Komentar KPK
Indonesia
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah orang, di antaranya dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Indonesia
Aset Ridwan Kamil Banyak Tidak Masuk LHKPN, KPK Ibaratkan Kepingan Puzzle
KPK mengusut asal-usul sejumlah aset milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Aset Ridwan Kamil Banyak Tidak Masuk LHKPN, KPK Ibaratkan Kepingan Puzzle
Indonesia
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
salah satu BUMN yang memiliki direksi WNA adalah PT Garuda Indonesia (Persero).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
Bagikan