Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas

Ilustrasi (Foto: pexel/Pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyampaikan keprihatinannya atas insiden kebakaran rumah milik hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruhu, yang menangani perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut).

“Kita prihatin atas kejadian tersebut. Hakim itu adalah pejabat negara di bidang yudikatif. Karena itu, penting bagi negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada mereka,” ujar Lallo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Politisi NasDem itu menegaskan, lembaga legislatif melalui Komisi III yang bermitra dengan Mahkamah Agung (MA) memiliki perhatian besar terhadap keselamatan aparat penegak hukum, khususnya hakim.

Menurutnya, negara wajib hadir menjamin keamanan para hakim, baik secara pribadi, terhadap keluarga, maupun tempat tinggal mereka.

Baca juga:

Rumah Hakim Tipikor Medan Terbakar Jelang Tuntutan Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Eks Penyidik KPK: Perlu Penyelidikan Mendalam

“Presiden pun pernah menyampaikan bahwa hakim adalah benteng terakhir pencari keadilan. Maka, negara harus menjamin keamanan mereka, termasuk rumah dan keluarganya,” tegasnya.

Lallo berharap, aparat kepolisian segera mengusut tuntas peristiwa kebakaran tersebut. Ia menilai, kebakaran yang menimpa rumah hakim Tipikor PN Medan itu memiliki kejanggalan dan perlu diselidiki lebih dalam untuk memastikan apakah ada motif atau pelaku yang sengaja melakukan aksi tersebut.

“Kita tanpa berprasangka buruk berharap kepolisian bisa mengungkap motif dan siapa dalang di balik kebakaran rumah yang janggal ini. Itu penting agar menjadi contoh bagi hakim lain bahwa negara betul-betul memberikan perlindungan dan jaminan keamanan,” ucapnya.

Lallo juga menekankan, perlindungan terhadap hakim merupakan hal vital untuk menjaga independensi peradilan. Ia mengingatkan agar segala bentuk tekanan dan teror terhadap penegak hukum tidak boleh dibiarkan, karena dapat mengganggu keberanian hakim dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Baca juga:

KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi

“Yang harus dijaga dari hakim itu adalah independensinya. Jangan sampai teror seperti ini menurunkan tekad untuk memberantas korupsi. Karena itu, negara wajib memastikan keamanan mereka,” katanya.

Terkait bentuk perlindungan konkret, Lallo menyebut negara harus menyiapkan pengawalan dan penjagaan yang memadai bagi hakim, terutama yang menangani kasus sensitif.

“Perlindungan itu ya negara menjamin keamanan mereka. Rumah, tempat tinggal, keluarganya dijaga. Kalau perlu dikawal polisi atau TNI, itu bagian dari teknis pelaksanaannya,” pungkasnya.

Diketahui, rumah Hakim Tipikor Medan Khamozaro Waruwu dilaporkan terbakar pada Selasa (4/11) malam.

Baca juga:

Sehari Jelang Sidang Tuntutan, Rumah Hakim yang Minta KPK Hadirkan Gubernur Bobby Nasution Kebakaran

Khamozaro juga tercatat sebagai hakim yang meminta Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menghadirkan Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution sebagai saksi di pengadilan dalam kasus korupsi yang sama.

Rumah hakim Khamozaro itu berada di Komplek Taman Harapan Indah, Jalan Pasar II, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Kebakaran sendiri terjadi kemarin pagi sekitar pukul 10.30 WIB.

Hakim Khamozaro bersama keluarga sedang tidak berada di dalam rumah saat terjadi kebakaran. (Pon)

#Kebakaran Rumah #Kasus Korupsi #Komisi III DPR #Hakim #Proyek Jalan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Fahd El Fouz Kembali Jadi Tersangka Korupsi, KPK: Ini Ketiga Kalinya
Fahd El Fouz kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi HGB ATR/BPN. KPK menyebut ini kali ketiga Fahd terjerat perkara korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 September 2026
Fahd El Fouz Kembali Jadi Tersangka Korupsi, KPK: Ini Ketiga Kalinya
Indonesia
KPK Dalami Keterlibatan Nusron Wahid dalam Kasus Suap HGB Summarecon
Proses penyidikan baru dimulai sehingga belum dapat disimpulkan apakah perkara akan berkembang kepada pihak lain. 

Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
KPK Dalami Keterlibatan Nusron Wahid dalam Kasus Suap HGB Summarecon
Indonesia
OTT KPK di BPN Bogor, 17 Orang Terjaring dari Berbagai Unsur
Mereka berasal dari sejumlah unsur yang berkaitan dengan urusan pertanahan.
Dwi Astarini - Selasa, 15 September 2026
 OTT KPK di BPN Bogor, 17 Orang Terjaring dari Berbagai Unsur
Indonesia
Polri: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Senjata Baru Lawan Koruptor
Kortastipidkor Polri mendukung rencana DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026 untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Polri: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Senjata Baru Lawan Koruptor
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
KPK Soroti Penurunan Indeks Integritas Pemkot Bengkulu, Pengawasan APBD Rp 1,2 Triliun Diperkuat
Penurunan terjadi pada dua instrumen yang digunakan KPK untuk memetakan risiko korupsi, yakni Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
KPK Soroti Penurunan Indeks Integritas Pemkot Bengkulu, Pengawasan APBD Rp 1,2 Triliun Diperkuat
Indonesia
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
ICW mengungkap 56 kasus korupsi kehutanan sepanjang 2010–2025 dengan kerugian negara Rp 4,8 triliun. Modus terbanyak penyalahgunaan wewenang. Simak detailnya.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
Indonesia
Asrama TNI Matoangin Makassar Kebakaran, 35 Rumah Barak Ludes Korban Dilarikan ke 2 RS
Sebanyak 35 unit rumah barak TNI ludes terbakar, memaksa penghuni panik menyelamatkan diri di tengah kobaran api dalam kebakaran yang terjadi Selasa (1/9) siang tadi.
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
Asrama TNI Matoangin Makassar Kebakaran, 35 Rumah Barak Ludes Korban Dilarikan ke 2 RS
Indonesia
Kejagung Sita Rp 401,6 Miliar dari PT CNI Terkait Kasus Korupsi Nikel
Uang tersebut kemudian disita penyidik. Selanjutnya, uang dititipkan ke rekening pemerintah lainnya atau RPL pada Bank Mandiri di bawah JAM-Pidsus. 

Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Kejagung Sita Rp 401,6 Miliar dari PT CNI Terkait Kasus Korupsi Nikel
Bagikan