Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas

Soffi AmiraSoffi Amira - 2 jam, 26 menit lalu
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas

Ilustrasi (Foto: pexel/Pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyampaikan keprihatinannya atas insiden kebakaran rumah milik hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruhu, yang menangani perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut).

“Kita prihatin atas kejadian tersebut. Hakim itu adalah pejabat negara di bidang yudikatif. Karena itu, penting bagi negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada mereka,” ujar Lallo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Politisi NasDem itu menegaskan, lembaga legislatif melalui Komisi III yang bermitra dengan Mahkamah Agung (MA) memiliki perhatian besar terhadap keselamatan aparat penegak hukum, khususnya hakim.

Menurutnya, negara wajib hadir menjamin keamanan para hakim, baik secara pribadi, terhadap keluarga, maupun tempat tinggal mereka.

Baca juga:

Rumah Hakim Tipikor Medan Terbakar Jelang Tuntutan Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Eks Penyidik KPK: Perlu Penyelidikan Mendalam

“Presiden pun pernah menyampaikan bahwa hakim adalah benteng terakhir pencari keadilan. Maka, negara harus menjamin keamanan mereka, termasuk rumah dan keluarganya,” tegasnya.

Lallo berharap, aparat kepolisian segera mengusut tuntas peristiwa kebakaran tersebut. Ia menilai, kebakaran yang menimpa rumah hakim Tipikor PN Medan itu memiliki kejanggalan dan perlu diselidiki lebih dalam untuk memastikan apakah ada motif atau pelaku yang sengaja melakukan aksi tersebut.

“Kita tanpa berprasangka buruk berharap kepolisian bisa mengungkap motif dan siapa dalang di balik kebakaran rumah yang janggal ini. Itu penting agar menjadi contoh bagi hakim lain bahwa negara betul-betul memberikan perlindungan dan jaminan keamanan,” ucapnya.

Lallo juga menekankan, perlindungan terhadap hakim merupakan hal vital untuk menjaga independensi peradilan. Ia mengingatkan agar segala bentuk tekanan dan teror terhadap penegak hukum tidak boleh dibiarkan, karena dapat mengganggu keberanian hakim dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Baca juga:

KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi

“Yang harus dijaga dari hakim itu adalah independensinya. Jangan sampai teror seperti ini menurunkan tekad untuk memberantas korupsi. Karena itu, negara wajib memastikan keamanan mereka,” katanya.

Terkait bentuk perlindungan konkret, Lallo menyebut negara harus menyiapkan pengawalan dan penjagaan yang memadai bagi hakim, terutama yang menangani kasus sensitif.

“Perlindungan itu ya negara menjamin keamanan mereka. Rumah, tempat tinggal, keluarganya dijaga. Kalau perlu dikawal polisi atau TNI, itu bagian dari teknis pelaksanaannya,” pungkasnya.

Diketahui, rumah Hakim Tipikor Medan Khamozaro Waruwu dilaporkan terbakar pada Selasa (4/11) malam.

Baca juga:

Sehari Jelang Sidang Tuntutan, Rumah Hakim yang Minta KPK Hadirkan Gubernur Bobby Nasution Kebakaran

Khamozaro juga tercatat sebagai hakim yang meminta Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menghadirkan Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution sebagai saksi di pengadilan dalam kasus korupsi yang sama.

Rumah hakim Khamozaro itu berada di Komplek Taman Harapan Indah, Jalan Pasar II, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Kebakaran sendiri terjadi kemarin pagi sekitar pukul 10.30 WIB.

Hakim Khamozaro bersama keluarga sedang tidak berada di dalam rumah saat terjadi kebakaran. (Pon)

#Kebakaran Rumah #Kasus Korupsi #Komisi III DPR #Hakim #Proyek Jalan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Rumah hakim PN Medan yang menangani kasus korupsi proyek jalan di Sumut terbakar. Komisi III DPR pun meminta untuk diusut sampai tuntas.
Soffi Amira - 2 jam, 26 menit lalu
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Indonesia
Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026
Selesai tidaknya pembahasan RKUHAP sebelum 1 Januari 2026 akan tergantung pada dinamika yang terjadi dalam setiap tahap pembahasan.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026
Indonesia
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi
KPK menggeledah rumah Gubernur Riau, Abdul Wahid, Kamis (6/11). Penggeledahan ini termasuk lanjutan penyelidikan kasus korupsi.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Adam Damiri Bakal Hadiri Sidang Perdana PK Kasus Asabri di PN Jakarta Pusat
Adam Damiri akan menghadiri sidang perdana PK kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) pada Kamis (6/11).
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Adam Damiri Bakal Hadiri Sidang Perdana PK Kasus Asabri di PN Jakarta Pusat
Indonesia
Kasus Korupsi Gubernur Riau: Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' sampai Rp 7 Miliar
KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan korupsi terkait permintaan fee atau 'jatah preman' sebesar 5 persen dari proyek PUPR-PKPP tahun 2025 senilai Rp 177,4 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Kasus Korupsi Gubernur Riau: Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' sampai Rp 7 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 Pejabat Sebagai Tersangka Korupsi Pemerasan Anggaran 2025
KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua pejabat lain sebagai tersangka korupsi pemerasan anggaran tahun 2025 di lingkungan Pemprov Riau.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
KPK Tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 Pejabat Sebagai Tersangka Korupsi Pemerasan Anggaran 2025
Indonesia
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Oleh karena itu, permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau setidaknya ditolak secara keseluruhan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Indonesia
Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, PKB: Kami Hormati Proses Hukum
Gubernur Riau, Abdul Wahid, terjaring OTT KPK, Senin (3/11). PKB pun menyebutkan, bahwa pihaknya menghormati proses hukum.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, PKB: Kami Hormati Proses Hukum
Indonesia
Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di KPK usai Kena OTT, Jalani Pemeriksaan Lanjutan
Gubernur Riau, Abdul Wahid, tiba di Gedung KPK usai terjaring OTT pada Senin (3/11) kemarin.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di KPK usai Kena OTT, Jalani Pemeriksaan Lanjutan
Indonesia
Puluhan Tas Mewah hingga Logam Mulia Milik Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang Dirampas Negara Segera Dilelang untuk Umum
Tas mewah Sandra Dewi jumlahnya mencapai 88 buah.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
Puluhan Tas Mewah hingga Logam Mulia Milik Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang Dirampas Negara Segera Dilelang untuk Umum
Bagikan