Podomoro Langsung Jualan Properti Ibu Kota Baru, Pengamat: Lahan Kaltim Dikuasai Pemain Besar
Selasa, 27 Agustus 2019 -
MerahPutih.com - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) langsung tancap gas menawarkan properti baru bertajuk Borneo Bay City di Kalimantan Timur. Penawaran properti baru ini dilakukan hanya selang sehari sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan letak ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Properti ini ditawarkan mulai harga Rp700 jutaan. Merujuk iklan yang ditayangkan APLN di Harian Kompas hari ini, properti Borneo Bay City terletak di Jl Sudirman No. 1 Balikpapan. Lokasi ini dekat dengan pusat bisnis dan perkantoran swasta juga pemerintah.
Baca Juga:
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai beredarnya iklan tersebut telah menunjukan bahwa tanah di Kalimantan telah dikuasai oleh pemain besar seperti Agung Podomoro Grup.
"Menurut saya tanah di sana itu saya berkeyakinan sudah dikuasai oleh pemain-pemain besar itu," kata Ujang kepada MerahPutih.com, Selasa, (27/8).
Baca Juga:
Kuasai 99 Persen Kutai Energi, Luhut Bilang Pindah Ibu Kota Momentum Tertibkan Tambang Ilegal
Trik Gubernur Kaltim Bikin 'Tuan Thakur' Gigit Jari di Proyek Pemindahan Ibu Kota
Jika pun tidak dikuasai pemain besar, Ujang meminta agar pemerintah dapat membuktikan klaimnya yang mengaku sudah memiliki tanah hampir 180 ribu hektar di Kalimantan Timur.
"Iya buktikan saja. Bisa jadi, tanah itu kan tanah Pemda (Pemerintah Daerah). Tapi kan bisa jadi tanah Pemda sudah di ijone kan ke pengusaha. Kita tidak tau," ujar dia.
Menurut Ujang dengan mulai beredarnya iklan Borneo Bay City di ruang publik juga semakin menunjukkan adanya kongkalingkong antara pemerintan dengan pengusaha kelas kakap.
"Sudah ada permainan menurut saya. Bisa jadi sudah ada kongkalingkong kan gitu. Ini kan soal pengumuman kan soal strategi pemerintah saja. Agar masyarakat tidak banyak nolak, agar masyarakat tidak kritis," ungkapnya.
"Terlebih lagi sebelumnya kita sudah tau diumumkan oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil juga. Lalu dibantah Jokowi, padahal kan sebenernya benar kan pindah ibu kota," tandas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini. (Pon)
Baca Juga
DPR Pertanyakan Rancangan Akademis dan Dasar Hukum Pemindahan Ibu Kota
