Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN

Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO - Kementerian PUPR) ((ANTARA/HO - Kementerian PUPR))
Merahputih.com - Anggota Komisi II DPR RI dan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Perpres ini, kata Doli, secara gamblang menjawab keraguan publik terkait kelanjutan proyek IKN.
Baca juga:
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Polemik ini sebelumnya muncul karena adanya pengurangan anggaran yang dibahas DPR bersama pemerintah untuk pembangunan IKN. Hal ini memicu pertanyaan masyarakat mengenai nasib proyek tersebut di masa depan.
"Perpres baru itu kan sebetulnya itu jawaban. Jawaban atas selama ini terjadinya polemik apakah IKN itu diteruskan atau tidak," jelas Doli, Selasa (23/9).
Ia juga menambahkan bahwa Partai Golkar secara konsisten mendukung pembangunan IKN sejak awal.
"Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh," ujarnya.
Baca juga:
Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini merevisi Perpres sebelumnya, yaitu Perpres Nomor 109 Tahun 2024. Dokumen tersebut secara spesifik menyatakan bahwa pembangunan kawasan dan pemindahan ke IKN akan terus dilaksanakan.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN

DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum

Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Putri Akbar Tanjung Kembali Pimpin Golkar Solo, Targetkan 5 Kursi DPRD

Vakumnya Posisi Menpora dan Menko Polkam, Golkar Prediksi Reshuffle Kabinet Akan Ada Tahap Lanjutan

Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini

Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil

Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan

Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
