Frengky Aruan
MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Ia mengungkapkan gagasan tersebut bukanlah hal baru dan telah lama menjadi bagian dari pemikiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
"Ini ide lama Cak Imin dan sudah diusulkan PKB bahkan sebelum pilkada kemarin," kata Daniel kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/12).
Daniel menjelaskan, salah satu alasan utama PKB mendorong perubahan sistem pilkada adalah tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para kandidat.
Menurutnya, pilkada langsung membutuhkan modal besar, mulai dari biaya kampanye hingga logistik politik lainnya, yang kerap menjadi beban berat bagi calon kepala daerah.
"Mengingat biaya pilkada yang sangat besar dan mahal, saya rasa memungkinkan untuk dijalankan dan menjadi bagian dari perbaikan sistem pemilu," tuturnya.
Baca juga:
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Anggota Komisi IV DPR RI itu menilai, sistem pilkada melalui DPRD berpotensi menekan ongkos politik sekaligus meminimalisasi praktik politik transaksional yang selama ini kerap terjadi dalam kontestasi langsung.
Dengan biaya politik yang lebih rendah, kepala daerah diharapkan tidak terbebani oleh kebutuhan untuk “mengembalikan modal” setelah terpilih.
Lebih lanjut, Daniel menekankan bahwa perubahan sistem pilkada juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan kasus korupsi di tingkat daerah.
Ia menyinggung fakta bahwa dalam dua bulan terakhir, setidaknya empat kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Benar (menekan korupsi), perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah," tuturnya.
Sebelumnya, Partai Golkar merekomendasikan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar di Jakarta, Minggu (21/12).
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Bahlil. (Pon)
