Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kondisi politik dalam negeri tengah bergeliat dengan berbagai eleman mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan menuntut berbagai perubahan kebijakan yang dikeluran Presiden Prabowo Subianto.
Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menginstruksikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB untuk berdialog dengan mahasiswa.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza menjelaskan, instruksi tersebut untuk merespons maraknya demonstrasi mahasiswa beberapa waktu terakhir, terutama adanya tuntutan mahasiswa agar pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
PKB melihat kritik terhadap MBG dan KDMP sebagai pesan kepada pemerintah bahwa selama hampir 1,5 tahun ini, program ketahanan pangan, pembangunan generasi unggul, dan penguatan perekonomian rakyat belum tersampaikan secara merata kepada kalangan mahasiswa,
ujar Faisol dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (17/6).
Ia mengatakan instruksi tersebut disampaikan kepada jajaran DPC dan DPW karena mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang berperan krusial dalam mengawal jalannya demokrasi.
PKB percaya bahwa kita semua, termasuk teman-teman mahasiswa, dapat memahami substansi program pemerintah adalah kebutuhan kita bersama saat ini,
katanya.
Instruksi tersebut disampaikan karena PKB merupakan bagian dari koalisi pemerintahan.
Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKB wajib menjelaskan secara substansial program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto,
ujarnya.
Faisol menambahkan agar diskusi dengan mahasiswa tersebut dapat digelar secara terbuka, serta mendengar saran-saran perbaikan dan penyempurnaan berbagai program prioritas pemerintah.
Kami yakin gen Z yang sekarang banyak menjadi mahasiswa memiliki pandangan-pandangan konstruktif yang bisa membantu pemerintah menyempurnakan pelaksanaan program-program tersebut,
katanya.
PKB, tegas ia, tidak menutup mata dengan berbagai laporan penyimpangan hingga pelanggaran hukum terkait pelaksanaan program pemerintah. Di mana, dari sisi tata kelola dan teknokrasinya, tentu membutuhkan banyak sekali pembenahan dan penyempurnaan.
Kemudian ditahannya pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu juga membuktikan pemerintah tidak menutup mata atas pelanggaran hukum. Kami terus mengawasi serta mengawalnya hingga semua dapat dilaksanakan transparan sesuai aturan hukum,
ujar Wakil Menteri Perindustrian tersebut.
