Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Polemik mengenai posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belakangan menjadi sorotan. Bahkan, partai dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini diminta menjadi oposisi.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid menilai keberadaan partai politik di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama memiliki peran penting dalam sistem demokrasi.
Kami menghormati pilihan politik setiap partai. Dalam negara demokrasi, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan,
kata Kholid di Jakarta, Sabtu (20/6).
Menurut dia, apabila PDIP memilih berada di luar pemerintahan, keputusan tersebut merupakan pilihan yang sah secara konstitusional dan justru dapat memperkuat mekanisme checks and balances di parlemen.
Baca juga:
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Jika PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan, itu merupakan pilihan yang sah, konstitusional dan baik juga bagi demokrasi kita karena semakin memperkuat fungsi checks and balances di parlemen,
ujarnya.
Kholid mengingatkan, PKS juga pernah mengambil posisi sebagai oposisi selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selama sekitar 10 tahun, kata dia, PKS berada di luar pemerintahan ketika PDIP menjadi partai utama pendukung pemerintah.
PKS sendiri pernah memilih berada di luar pemerintahan selama 10 tahun pada masa Presiden Jokowi dan PDIP memimpin pemerintahan. Dan sekarang ini, kami memilih untuk di dalam pemerintahan, mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo,
katanya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta PDIP mengambil sikap yang lebih tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut Jazilul, sikap yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan di tengah upaya pemerintah menjalankan berbagai program.
Merespons hal itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan posisi partainya sudah diputuskan melalui kongres partai, yakni berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang.
Partai penyeimbang di luar pemerintahan,
kata Andreas.
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu. Andi Widjajanto sudah membatah keterlibatan tersebut, saat itu dia sedang makan di restoran sekitar Bundaran HI. (Pon)
