Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PERISTIWA kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Kudatuli tidak boleh dipandang sekadar aksi fisik penyerangan kantor partai, tapi cerminan dari kegelisahan penguasa saat itu terhadap suara rakyat.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) Andi Widjajanto dalam acara peresmian Monumen Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (27/7).
Dalam penjelasannya, Andi menegaskan peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
"Bukan sekadar yang diserang ialah kantor partai, bahkan yang diserang itu bukan pro-Megawati, yang diserang juga bukan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, yang diserang ialah akar rumput," ujar Andi.
Menurut Andi, kekhawatiran rezim kala itu bermula dari kemunculan figur politik muda yang membawa kembali ingatan publik pada sosok Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno. Dia mengatakan rezim Orde Baru ketika itu berupaya membungkam ingatan publik terkait dengan Bung Karno selama bertahun-tahun. Namun, aksi itu runtuh ketika dukungan publik menguat signifikan hingga puncaknya pada Pemilu 1999.
Baca juga:
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
"Ibu Mega berkali-kali mengatakan ke kami, yang paling kuat, yang paling susah untuk dimatikan di negara ini yakni akar rumput. Akar rumput itu ialah kita semua," katanya.
Mengenai makna Kudatuli bagi penguatan demokrasi, Andi menyoroti pentingnya menjaga institusi militer agar tetap berada pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara dan tidak terlibat dalam politik praktis maupun ranah sipil.
"Kudatuli menjadi titik awal dari gerakan demokrasi yang semula sudah kita lihat masalahnya ketika ada pembungkaman-pembungkaman sejak Bung Karno dijatuhkan pada 1966. Satu saja yang menjadi pesan dari Kudatuli itu, jangan biarkan lagi tentara keluar dari koridor profesionalnya," kata Andi.
Dia menambahkan fokus utama prajurit haruslah pada peningkatan kapasitas pertahanan. "Tentara harus profesional berada menjaga pertahanan kita. Kita membayar pajak, menggaji jenderal, menggaji perwira, menggaji prajurit untuk bertugas di pertahanan. Ya, bukan masuk ke pemerintahan sipil, bukan masuk menjadi dirjen, bukan masuk untuk mengurusi jagung, bukan masuk untuk membuka sawah," lanjutnya.
Dengan mengutip pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman serta Presiden Soekarno, Andi mengingatkan pentingnya menjaga integritas tentara sebagai tentara nasional yang bebas dari kepentingan politik.
"Amanat Pak Dirman 5 Oktober '49 di Alun-Alun Utara Yogyakarta yakni tentara kita ialah tentara nasional, tidak terpilah-pilah, tidak boleh masuk ke bawah kepentingan politik tertentu. Amanat Pak Dirman ini diulang lagi oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1953, kata-katanya nyaris persis sama: tentara nasional, tidak terkotak-kotak, tidak terpilah-pilah, tidak boleh membawa kepentingan politik tertentu. Itu tentara yang kita inginkan," kata Andi.
"Masalah kita dari tahun '66 yang kemudian ambruk di '98, yang kemudian kita melihat gejalanya kembali adalah ketika tentara tidak melihat dirinya sebagai tentara rakyat, tidak melihat dirinya sebagai tentara nasional, mulai kembali ke ruang politik. Itu yang harus kita cegah saat ini," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
