Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - BERBEDA dengan negara tetangga seperti Thailand yang diterjang kudeta militer secara terbuka atau Filipina yang menghadapi personalisasi kekuasaan, Indonesia dinilai menempuh jalur berbeda dalam fenomena kemunduran demokrasi.
Di Indonesia, menurut Kepala Badan Riset PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Senior Advisor LAB 45 Andi Widjajanto, pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Hal tersebut disampaikan Andi saat menjadi panelis utama dalam 'Session I: Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia' pada CALD Conference 2026 di Yogyakarta, Jumat (4/9).
Dia lantas menyinggung soal pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat revisi Undang-Undang KPK pada 2019, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat usia minimum capres dan wapres sehingga Gibran Rakabuming Raka bisa maju pada Pilpres 2024.
"Pemilu tetap tepat waktu, partisipasi warga tinggi, dan pers bebas terbit. Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, tapi alat kekuasaan," tegas Andi di hadapan perwakilan partai politik dari berbagai negara Asia.
Baca juga:
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Andi juga menyoroti kondisi perekonomian tanpa syarat di Asia Tenggara serta rasio pajak Indonesia yang sangat rendah, yakni sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi tersebut, menurutnya, membuat pemerintah merasa tidak perlu mendengarkan aspirasi warga.
Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori Strategic Advisor Viet Tan Vietnam Trinity Pham, Andi membeberkan dinamika koalisi politik setelah Pemilu 2024 yang disebutnya sangat cair dan enigmatik. Menurut Andi, meskipun terbentuk koalisi raksasa dengan PDI Perjuangan menjadi satu-satunya penyeimbang, akumulasi kekuasaan yang besar tersebut justru mengalami anomali di mata publik.
"Ada teka-teki besar. Pada kurun Oktober 2024 hingga Agustus 2025, tingkat kepuasan (approval rating) kepresidenan Prabowo sangat tinggi di atas 80 persen. Namun, pada survei Juli hingga Agustus 2026, tingkat kepuasan tersebut merosot tajam hingga menyentuh angka terendah 28 persen. Ini merupakan penurunan tertajam bagi presiden petahana dalam dua tahun pertama," bebernya.
Menurut mantan Gubernur Lemhannas tersebut, penurunan drastis itu dipicu kerasnya penolakan publik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.(Pon)
Baca juga:
