Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan sudah berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto soal PDI Perjuangan tidak akan masuk ke dalam kabinet. Ia menyampaikan hal itu ketika berpidato dalam sebuah acara yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Senin (10/8).
Megawati menyinggung pihak-pihak yang mempertanyakan soal posisi PDIP yang tidak menyatakan sebagai oposisi. Menurut dia, dalam negara yang menganut sistem presidensial tidak mengenal oposisi.
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan sepakat dengan pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan presidensial di Indonesia secara konstitusional tidak mengenal adanya istilah partai oposisi sebagai lembaga negara, seperti sistem pemerintahan parlementer.
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan dalam sistem politik Indonesia, yang ada hanyalah partai politik yang mendukung pemerintah atau tidak bergabung dalam kabinet di pemerintahan.
Baca juga:
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Menurut dia, tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Secara praktik empiris itu hanyalah terminologi politik untuk menyederhanakan dan memberikan penjelasan tentang posisi politik dari partai politik terhadap kekuasaan pemerintahan,
kata Viva dalam keterangan di Jakarta, Kamis (13/8).
Secara filosofis, menurut dia, demokrasi tidak menghendaki semua kekuatan politik berada di dalam pemerintahan.
Dia mengatakan demokrasi membutuhkan dua fungsi secara simultan, yakni fungsi memerintah (governing) serta fungsi koreksi, mengontrol, dan atau mengawasi (checking).
Dalam teori demokrasi modern, dia menilai pemerintah yang kuat harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
Karena itu, keberadaan partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan bukanlah musuh pemerintah, melainkan menjadi salah satu instrumen demokrasi,
ucap Viva.
Maka dari itu, dia menilai posisi PDI Perjuangan dibutuhkan dalam politik, yakni sebagai kekuatan "oposisi konstruktif" yang tidak menjadi bagian dari kabinet, tetapi menjalankan fungsi check and balances dalam melakukan koreksi dan pengawasan, mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai kepentingan rakyat serta mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat.
Pemerintah membutuhkan dukungan agar dapat bekerja, tetapi demokrasi membutuhkan pengawasan agar kekuasaan tidak menyimpang,
katanya.
