MerahPutih.com - MPR telah membentuk tim verifikasi calon wakil presiden yang akan bekerja selama dua minggu untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebelum menggelar sidang pemilihan melalui pemungutan suara secara tertutup pada 9 Desember.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, hingga hari ini Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan satu nama pun calon Wakil Presiden kepada MPR.
Kepastian itu disampaikannya seiring disepakatinya pengunduran jadwal pemilihan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 Desember (seharusnya 25 November) adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu,
kata Yusril.
Baca juga:
Dasco Buka Suara soal Wacana Gantikan Gibran, Minta Semua Pihak Hormati Prabowo
Ia mengatakan, nama kandidat berkaitan erat dengan prosedur formal pencalonan dan padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri. Sesuai ketentuan Pasal UUD 1945, Undang- Undang Pemilu, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden wajib mengajukan dua nama calon selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pemilihan digelar.
Apabila pemilihan tetap dipaksakan pada jadwal awal yaitu 2 Desember, tenggat waktu penyerahan nama akan jatuh pada 18 November. Sementara pada saat ini Presiden sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, kemudian dilanjutkan ke KTT APEC di Shenzhen, China, sehingga baru dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Jumat (19/11).
Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu,
ujarnya.
Sesuai amanat UU MD3, bakal calon harus diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan tujuh partai politik pengusung pada Pilpres 2024. Prosedur formal itu harus ditempuh secara cermat untuk menghindari kekurangan persyaratan maupun cacat prosedur di kemudian hari.
Terkait mencuatnya berbagai nama calon Wapres pengganti di tengah masyarakat termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Yusril memandang sebagai dinamika demokrasi yang bersifat informal. Keputusan akhir mengenai nama-nama yang akan diajukan ke parlemen sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,
tegasnya.