Merahputih.com - Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul angkat bicara terkait usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bambang menyebut, meskipun Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) telah sepakat menggunakan mekanisme HMP, proses politik tersebut masih berada di ranah DPR. Karena itu, menurutnya, belum ada hal yang perlu ditanggapi oleh MPR.
Ia menjelaskan bahwa MPR merupakan lembaga yang memiliki peran dalam tahapan akhir proses pemakzulan presiden maupun wakil presiden. Namun, usulan HMP terhadap Gibran saat ini masih harus melalui mekanisme dan pembahasan di DPR.
Menurut Bambang, pembahasan mengenai usulan tersebut belum sampai ke MPR. Dengan demikian, lembaga yang dipimpinnya belum berada pada posisi untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Bola pembahasan masih berada di DPR. Belum sampai ke MPR," demikian inti pernyataan Bambang terkait perkembangan usulan HMP tersebut.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dokumen tersebut juga telah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diproses lebih lanjut.
Dari delapan fraksi tersebut, PKS tercatat sebagai penyumbang tanda tangan terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem sebanyak 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota, serta PAN satu anggota.
Usulan HMP selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk dibahas dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. (Foto: MP/Didik Setiawan).
