Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pimpinan DPR RI menggelar rapat resmi untuk menerima dan mendengarkan penyampaian usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah Anggota DPR RI terkait persoalan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hari ini.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta itu dihadiri perwakilan dari seluruh 8 fraksi partai politik.
Dasar Konsitusi HMP
Saan membuka rapat dengan menjabarkan mekanisme konstitusional yang mengatur teknis dalam pengajuan HMP di DPR.
"Berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI mempunyai Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyampaikan Pendapat,"
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa
"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)," imbuh politikus NasDem itu
Poin utama dalam pasal tersebut menyebutkan HMP dapat diajukan untuk merespons dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Negara maupun Wakil Kepala Negara.
Daftar Perwakilan 8 Fraksi di Rapat Usulan HMP
- Fraksi PDIP: Dolfie OFP dan Lasarus
- Fraksi Golkar: Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja
- Fraksi Gerindra: Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong
- Fraksi PKB: Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal
- Fraksi NasDem: Fauzi Amro dan Martin Manurung
- Fraksi PKS: Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, dan Rahmat Saleh
- Fraksi PAN: Sarifudin Sudding
- Fraksi Demokrat: Benny K. Harman
Sedikitnya 50 Anggota DPR Ikut Teken HMP
Kemarin, anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan sekitar 50 anggota DPR telah memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani (Hak Menyatakan Pendapat),
Mardani Ali Sera.
Mardani sendiri termasuk salah satu anggota DPR yang ikut memberikan tanda tangan dalam usulan tersebut. Menurut di, proses administratif pengajuan usulan sudah berjalan.
Surat yang memuat dukungan anggota DPR telah disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. "Surat sudah disampaikan ke pimpinan," imbuhnya
Mardani juga mengklaim dukungan terhadap usulan HMP tidak hanya berasal dari satu kelompok politik. Menurut dia, penandatangan berasal dari berbagai fraksi yang ada di DPR.
Namun, dia hingga kini belum mau merinci komposisi fraksi yang terlibat dalam penandatanganan usulan tersebut. "Banyak fraksi. Dari mayoritas fraksi," tandas politikus PKS itu. (*)
