Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KETUA Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza meminta kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) mengembalikan fungsi bank sentral sesuai mandat undang-undang, yakni menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar rupiah.
Menurutnya, BI tidak seharusnya memikul peran yang berada di luar tugas utamanya. Handi mengatakan mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar bank sentral tidak dijadikan instrumen untuk menopang pembiayaan defisit anggaran negara.
“Bank Indonesia harus kembali menjalankan fungsi utamanya sesuai amanat undang-undang, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah. Independensi bank sentral perlu dijaga agar kebijakan yang diambil tetap kredibel,” kata Handi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/7).
Ia juga menyoroti tantangan ekonomi global yang dinilai semakin berat, mulai dari arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat hingga meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan internasional. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut BI mampu merumuskan kebijakan moneter yang cepat beradaptasi tanpa kehilangan arah kebijakan nasional.
Baca juga:
Di sisi lain, Handi mendorong pemerintah menjaga disiplin fiskal sehingga tercipta sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter. Menurutnya, kombinasi kebijakan yang saling mendukung akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
PKS juga mengusulkan agar BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE), termasuk devisa dari sektor sumber daya alam.
Optimalisasi instrumen penempatan DHE dinilai dapat memperkuat cadangan devisa dan menopang stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global.
Handi menegaskan menjaga kekuatan rupiah tidak cukup hanya melalui intervensi di pasar valuta asing. Dibutuhkan langkah terpadu antara pemerintah dan BI agar devisa hasil ekspor tetap berada dalam sistem keuangan nasional sehingga mampu memperkuat fondasi perekonomian Indonesia.(knu)
Baca juga:
DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan
