Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - JURU Bicara Ekonomi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Fithra Faisal Hastiadi menegaskan tidak ada niatan menjadikan Bank Indonesia (BI) sebagai bagian dari pemerintah. Menurut dia, Bank Indonesia akan tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi lembaga yang independen.
Hal itu ditegaskan Fithra saat menghadiri diskusi kebijakan ekonomi dan politik Economic Frontline menggelar edisi mingguan perdananya bertajuk Masa Depan Bank Sentral di Era Dunia yang Terfragmentasi di Javarock, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
"Tidak pernah ada wacana untuk kemudian memasukkan Bank Indonesia menjadi bagian dari pemerintah. Karena itu sudah bagian dari konstitusi kita," ucapnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa independensi moneter telah terlucuti. Mengacu pada kerangka operational independence dan teori krisis ekonomi, Fithra menekankan independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
"Tantangan hari ini bukan melemahkan independensi, melainkan mengoptimalkan kolaborasi.
Bank Indonesia dan pemerintah harus berdayung dalam perahu yang sama dengan irama selaras agar target-target pembangunan nasional tercapai tanpa mencederai mandat
fundamental moneter," jelas Fithra.
Baca juga:
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Fithra menyebut koordinasi antara pemerintah dan BI tidak serta-merta berarti independensi bank sentral berkurang. Menurutnya, koordinasi tetap dapat dilakukan selama BI memiliki kewenangan operasional dalam menentukan dan menjalankan kebijakan moneternya.
Ia menilai penguatan koordinasi fiskal dan moneter dapat dilakukan tanpa harus menempatkan BI sebagai bagian dari pemerintah maupun menghilangkan independensi operasional bank sentral.
"Independensi Bank Indonesia masih tetap intact (terjaga)" pungkasnya.(Asp)
Baca juga:
Surpres Prabowo Mendarat di DPR, Destry Damayanti Siap Pegang Kendali Bank Indonesia
