PKB Tanggapi Prabowo soal Demo Dibayar, Minta Pemerintah Fokus Evaluasi Kebijakan

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 26 Juni 2026
PKB Tanggapi Prabowo soal Demo Dibayar, Minta Pemerintah Fokus Evaluasi Kebijakan

Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menanggapi pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi.

Daniel meminta pemerintah lebih memprioritaskan evaluasi kebijakan daripada memperdebatkan dugaan aktor di balik aksi unjuk rasa.

Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi kita, yang dijamin oleh konstitusi, dan sebagai wujud rasa peduli atas kondisi bangsa.

kata Daniel

Ia juga menilai kritik maupun dukungan terhadap pemerintah merupakan dinamika yang lumrah dalam negara demokrasi. Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian justru apabila masyarakat kehilangan kepedulian terhadap kondisi bangsa.

"Yang bahaya ketika rakyat sudah tidak peduli terhadap kondisi bangsa. Berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kebijakan pemerintah, merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi," ujarnya.

Baca juga:

Prabowo Klaim Kenal Dalang Pendana Aksi Demo, Singgung Oknum Korup di Pemerintahan

PKB Minta Pemerintah Dengarkan Tuntutan yang Diminta Massa Aksi

Terkait dugaan adanya pihak yang menggerakkan demonstrasi, Daniel meminta persoalan tersebut disikapi secara proporsional. Ia menilai pemerintah sebaiknya lebih fokus mendengarkan substansi tuntutan yang disampaikan massa aksi.

"Yang lebih penting adalah mendengarkan substansi dari aspirasi yang disampaikan agar dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Terkait dugaan adanya pihak-pihak yang menggerakkan demonstrasi, disikapi saja secara proporsional," tuturnya.

Menurut Daniel, apabila suatu kebijakan mendapat penolakan luas dari masyarakat, maka pemerintah berkewajiban melakukan evaluasi dan perbaikan.

"Yang lebih penting dan mendesak adalah evaluasi kebijakan. Jika ada kebijakan yang menuai penolakan luas dari rakyat, maka tugas pemerintah adalah mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan yang ada," katanya.

Baca juga:

PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran

Selain itu, Daniel juga melihat polemik ini sebagai kesempatan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan keterbukaan terhadap masukan publik, menurutnya, kualitas kebijakan dapat terus diperbaiki sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Kita mendukung terciptanya iklim demokrasi yang sehat, di mana pemerintah dan masyarakat dapat membangun komunikasi yang konstruktif demi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Sebelumnya, saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6), Prabowo menyatakan mengetahui pihak yang membiayai demonstrasi. Ia juga mengklaim ada peserta aksi yang mengaku menerima bayaran sebesar Rp 200 ribu untuk mengikuti demonstrasi.

"Saudara-saudara sekalian. Hati-hati, lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu. Tapi nggak apa-apa, main demo. Ditanya, ditanya anak-anak demo, nggak ngerti. Mau demo apa, ya? Hmmm... kami dibayar Rp 200 ribu, gitu, kan. Tapi ada. Saya nggak mengerti," katanya. (Pon)

#PKB #Pendemo #Aksi Unjuk Rasa #Demonstrasi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
Rute Alternatif Hindari Titik-Titik Demo Hari Ini Biar Perjalanan Pulang Kantor dan Beraktivitas Lancar
Terjebak macet karena unjuk rasa? Cek daftar lengkap rute alternatif demo Jakarta hari ini dari Dishub DKI untuk kawasan Monas, Bundaran HI, hingga DPR.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Rute Alternatif Hindari Titik-Titik Demo Hari Ini Biar Perjalanan Pulang Kantor dan Beraktivitas Lancar
Indonesia
Update Demo Hari Ini: Daftar Jalan yang Ditutup dan Lokasi Kantong Parkir
Cari info demo Jakarta hari ini 10 November 2026 di Gedung DPR/MPR RI? Cek titik jalan rawan macet, pengalihan rekayasa lalu lintas, dan rute alternatif di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Update Demo Hari Ini: Daftar Jalan yang Ditutup dan Lokasi Kantong Parkir
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Pramono Anung Pastikan Tak Ada Kerusakan Fasilitas Publik Usai Demo Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut demo 28 Oktober berlangsung tertib. Tak ada laporan kerusakan fasilitas publik dan pembersihan selesai pukul 02.00.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
Pramono Anung Pastikan Tak Ada Kerusakan Fasilitas Publik Usai Demo Jakarta
Indonesia
Prancis Bakal Terapkan Aturan Peserta Aksi Bayar Kerusakan, Denda Rp 200 Juta Per Orang
RUU itu bertujuan mengatur "ganti rugi atas kerusakan akibat kekerasan atau perusakan yang dilakukan di ruang publik serta pemulihan kerugian."
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Prancis Bakal Terapkan Aturan Peserta Aksi Bayar Kerusakan, Denda Rp 200 Juta Per Orang
Indonesia
MRT Tutup Stasiun Dukuh Atas dan Transjakarta Tidak Layani 6 Rute Karena Aksi di Sekitar Bundaran HI
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 1.249 personel lalu lintas untuk mengamankan serta mengatur arus kendaraan selama berlangsungnya kegiatan penyampaian pendapat
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
MRT Tutup Stasiun Dukuh Atas dan Transjakarta Tidak Layani  6 Rute Karena Aksi di Sekitar Bundaran HI
Indonesia
Ada 53 Aksi Unjuk Rasa di Jakarta Hari Ini, Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan
Polda Metro Jaya mencatat 77 kegiatan di Jakarta pada 28 Oktober 2026, termasuk 53 aksi penyampaian aspirasi. Pengamanan dan rekayasa lalu lintas dilakukan situasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Ada 53 Aksi Unjuk Rasa di Jakarta Hari Ini, Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan
Indonesia
Aksi Unjuk Rasa di Jakarta 28 Oktober, Ini 4 Kawasan yang Perlu Diwaspadai Pengendara
Sebanyak 14.324 personel gabungan mengamankan aksi di Jakarta pada 28 Oktober 2026. Simak empat kawasan yang diantisipasi padat dan imbauan bagi pengendara.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Aksi Unjuk Rasa di Jakarta 28 Oktober, Ini 4 Kawasan yang Perlu Diwaspadai Pengendara
Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bagikan