MerahPutih.com - Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menanggapi pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi.
Daniel meminta pemerintah lebih memprioritaskan evaluasi kebijakan daripada memperdebatkan dugaan aktor di balik aksi unjuk rasa.
Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi kita, yang dijamin oleh konstitusi, dan sebagai wujud rasa peduli atas kondisi bangsa.
kata Daniel
Ia juga menilai kritik maupun dukungan terhadap pemerintah merupakan dinamika yang lumrah dalam negara demokrasi. Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian justru apabila masyarakat kehilangan kepedulian terhadap kondisi bangsa.
"Yang bahaya ketika rakyat sudah tidak peduli terhadap kondisi bangsa. Berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kebijakan pemerintah, merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi," ujarnya.
Baca juga:
Prabowo Klaim Kenal Dalang Pendana Aksi Demo, Singgung Oknum Korup di Pemerintahan
PKB Minta Pemerintah Dengarkan Tuntutan yang Diminta Massa Aksi
Terkait dugaan adanya pihak yang menggerakkan demonstrasi, Daniel meminta persoalan tersebut disikapi secara proporsional. Ia menilai pemerintah sebaiknya lebih fokus mendengarkan substansi tuntutan yang disampaikan massa aksi.
"Yang lebih penting adalah mendengarkan substansi dari aspirasi yang disampaikan agar dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Terkait dugaan adanya pihak-pihak yang menggerakkan demonstrasi, disikapi saja secara proporsional," tuturnya.
Menurut Daniel, apabila suatu kebijakan mendapat penolakan luas dari masyarakat, maka pemerintah berkewajiban melakukan evaluasi dan perbaikan.
"Yang lebih penting dan mendesak adalah evaluasi kebijakan. Jika ada kebijakan yang menuai penolakan luas dari rakyat, maka tugas pemerintah adalah mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan yang ada," katanya.
Baca juga:
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
Selain itu, Daniel juga melihat polemik ini sebagai kesempatan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan keterbukaan terhadap masukan publik, menurutnya, kualitas kebijakan dapat terus diperbaiki sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Kita mendukung terciptanya iklim demokrasi yang sehat, di mana pemerintah dan masyarakat dapat membangun komunikasi yang konstruktif demi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.
Sebelumnya, saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6), Prabowo menyatakan mengetahui pihak yang membiayai demonstrasi. Ia juga mengklaim ada peserta aksi yang mengaku menerima bayaran sebesar Rp 200 ribu untuk mengikuti demonstrasi.
"Saudara-saudara sekalian. Hati-hati, lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu. Tapi nggak apa-apa, main demo. Ditanya, ditanya anak-anak demo, nggak ngerti. Mau demo apa, ya? Hmmm... kami dibayar Rp 200 ribu, gitu, kan. Tapi ada. Saya nggak mengerti," katanya. (Pon)