Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan keputusan perombakan atau reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan PKB dalam menanggapi usul Ketua Bappilu DPP PKS Mardani Ali Sera agar pengisian kabinet tidak harus berasal dari kalangan partai politik.
Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
"Reshuffle merupakan hak prerogatif penuh Presiden dalam menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan, semua keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden," kata Daniel kepada wartawan, Senin (10/8).
Menurut Daniel, PKB tidak mempermasalahkan latar belakang maupun asal partai politik figur yang nantinya dipilih Presiden. Hal terpenting, kata dia, sosok tersebut memiliki kemampuan dan memahami bidang tugas yang akan dijalankan.
Baca juga:
Mensesneg Tegaskan Purbaya Tetap Menjabat Menkeu, Belum Ada Rencana Reshuffle
Dia mengatakan sejauh ini sinyal yang diterima dari Istana menunjukkan reshuffle kabinet akan dilakukan secara terbatas. Perombakan disebut hanya untuk mengisi sejumlah posisi yang saat ini kosong.
Soal kemungkinan posisi lain ikut berubah, sejauh ini sinyal dari Istana menyebut reshuffle ini sifatnya terbatas, sekadar mengisi jabatan yang memang sedang kosong.
Daniel Johan, Ketua DPP PKB
Namun, ia menegaskan perubahan komposisi kabinet di luar posisi yang kosong tetap menjadi hak Presiden. Pemerintah, menurut dia, memiliki kewenangan untuk menentukan waktu sekaligus kebutuhan reshuffle.
"Tapi tentu itu juga bagian dari hak prerogatif Presiden sehingga kita serahkan sepenuhnya penilaian dan pertimbangan siapa dan kapan waktunya," katanya.
Daniel berharap Presiden mempertimbangkan kapasitas calon menteri serta aspirasi masyarakat dalam menentukan komposisi kabinet. Menurut dia, pemilihan figur yang memahami bidang tugas akan membantu pemerintah menjalankan program secara lebih efektif. "Tentu kita berharap sosok yang mengisi memahami betul bidang tugasnya, dan suara-suara dan harapan masyarakat penting juga untuk dijadikan pertimbangan," ucapnya.
Dia menambahkan pandangan PKB terkait dengan komposisi kabinet merupakan masukan kepada pemerintah. Adapun keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. "Ini semua hanya masukan kepada pemerintah, sepenuhnya kita serahkan kepada Presiden," kata Daniel.
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet mencuat menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Sejumlah elite partai politik dan pihak Istana turut merespons kabar mengenai kemungkinan perombakan kabinet setelah 17 Agustus 2026.
Mardani Ali Sera sebelumnya mengatakan Presiden Prabowo dapat merekrut figur profesional di luar partai politik apabila melakukan reshuffle. Menurut Mardani, prinsip merit system perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan anggota kabinet.
"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," kata Mardani.(Pon)
Baca juga:
Bahlil Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Minta Publik Tunggu Langkah Prabowo
