Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri

Ilustrasi anggota Polri. (Foto: Dok. Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PKB DPR RI, Gus Jazilul Fawaid, menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, peringatan tahun ini harus menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan internal dan evaluasi secara menyeluruh.

Gus Jazil mengapresiasi berbagai capaian dan kontribusi yang telah diberikan Polri selama 80 tahun pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Namun, ia menilai masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian serius demi memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Selama 80 tahun perjalanan Polri, tentu sudah banyak hal yang dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia. Kita memberikan apresiasi atas pengabdian tersebut. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin kuat," kata Gus Jazilul, Rabu (1/7).

Baca juga:

Presiden Prabowo Pimpin HUT Ke-80 Bhayangkara, Teguhkan Sinergi Polri untuk Indonesia

Dorong Profesionalisme dan Pelayanan yang Responsif

Gus Jazil menegaskan Polri harus terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, serta pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, salah satu harapan terbesar masyarakat adalah hadirnya aparat kepolisian yang responsif terhadap setiap pengaduan dan persoalan warga tanpa harus menunggu suatu kasus menjadi viral di media sosial.

"Polri harus menunjukkan respons yang cepat terhadap setiap pengaduan masyarakat. Jangan sampai penanganan suatu perkara baru mendapat perhatian setelah ramai dan viral. Kehadiran negara harus dirasakan masyarakat sejak awal melalui pelayanan kepolisian yang sigap dan profesional," ujarnya.

Baca juga:

HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri

Wakil Ketua Umum PKB itu juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi tindakan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga.

Kita tidak ingin lagi mendengar adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara humanis, profesional, dan menghormati hak asasi manusia,

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Gus Jazilul Fawaid.

Minta Oknum Bermasalah Ditindak Tegas

Gus Jazil meminta Polri tidak ragu menindak tegas setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran etik. Menurutnya, langkah tegas terhadap oknum yang bermasalah justru akan memperkuat citra dan kehormatan institusi kepolisian.

"Jika ada oknum polisi yang melakukan pelanggaran, harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Jangan ada upaya melindungi anggota yang bermasalah. Transparansi dan ketegasan dalam penegakan disiplin internal merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri," katanya.

Gus Jazil berharap di usia ke-80 tahun, Polri semakin mampu menjadi institusi yang profesional, modern, terpercaya, serta semakin dekat dengan masyarakat dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum di Indonesia. (Pon)

#HUT Bhayangkara #Hari Bhayangkara 2026 #PKB #DPR RI #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Bagikan