Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya

Bus TransJakarta. (Dok. Trans Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah layanan Transjakarta mengalami rekayasa operasional sehubungan dengan berlangsungnya aksi menyampaikan pendapat di sekitar gedung MPR/DPR, Selasa (29/9).

Demi menjaga kenyamanan dan keamanan pelanggan, Transjakarta telah menerapkan penyesuaian rute di area terdampak.

Baca juga:

Aksi Demo Buruh Tuntut Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Jakarta

Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan Imbas Demo DPR 29 September 2026

Transjakarta menghentikan sementara rute Transjakarta 1F yang menghubungkan St. Palmerah - Bundaran Senayan dan layanan 1B rute St. Palmerah - Tosari.

Selain itu, Transjakarta juga memperpendek rute lainnya, yakni layanan Transjakarta 8N yang menghubungkan Kebayoran - Petamburan via Asia Afrika. Layanan ini diperpendek hanya sampai pemberhentian Taman Ria.

Lalu, ada juga rute-rute Transjajarta yang mengalami pengalihan lintasan ke jalur tol. Beberapa titik pemberhentian tidak akan terlayani selama pengalihan ini berlangsung.

Baca juga:

Danantara Mulai Kaji Pendanaan LRT Jakarta, Integrasi MRT dan Transjakarta Disiapkan

Layanan tersebut adalah T31 rute Pluit 2 - Blok M, SH2 rute Blok M - Bandara Soekarno-Hatta, rute 951 tujuan Alam Sutera - Blok M, layanan 9A rute PGC 1 - Latumenten, layanan 9 rute Pinang Ranti - Pluit

Selanjutnya, layanan 3F rute Kalideres - Gelora Bung Karno, layanan 1W rute Blok M - Ancol dan 10H rute Bundaran Senayan - Tanjung Priok. Penyesuaian ini bersifat dinamis.

Transjakarta Minta Maaf atas Penyesuaian Rute

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani mengatakan, Transjakarta akan terus memantau situasi di lapangan secara real-time dan melakukan penyesuaian tambahan jika diperlukan.

Operasional akan segera dikembalikan ke rute normal setelah kondisi di sekitar MPR/DPR dinyatakan kondusif oleh pihak berwenang.

"Pelanggan diimbau untuk selalu memeriksa informasi terkini melalui aplikasi TJ: Transjakarta dan kanal media sosial resmi Transjakarta untuk merencanakan perjalanannya dengan baik," tutupnya. (Asp)

#TransJakarta #Transportasi #Demonstrasi #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
Anggaran Diskon Transportasi Nataru 2026 Naik Dua Kali Lipat, Tembus Rp 883 Miliar
Program diskon transportasi mencakup kereta api diskon 30 persen, angkutan laut 30 persen, penyeberangan setara 21 persen, serta pesawat udara 11-12 persen.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
Anggaran Diskon Transportasi Nataru 2026 Naik Dua Kali Lipat, Tembus Rp 883 Miliar
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan