Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan diteruskan ke Rapat Paripurna DPR RI.
Rapat paripurna tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11). Saan menyampaikan, usulan yang diajukan sejumlah anggota DPR itu akan diproses melalui mekanisme internal parlemen.
"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).
Baca juga:
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Sebanyak 120 anggota DPR RI telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai bagian dari proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut dilandasi penilaian para pengusul bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Berdasarkan data yang disampaikan, 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP berasal dari delapan fraksi dengan rincian sebagai berikut:
- Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota
- Fraksi Partai Golkar: 11 anggota
- Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota
- Fraksi Partai NasDem: 19 anggota
- Fraksi PKB: 18 anggota
- Fraksi PKS: 28 anggota
- Fraksi PAN: 1 anggota
- Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota
Saan menyatakan, jumlah pengusul tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut.
Baca juga:
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Usulan Dibahas di Pimpinan DPR dan Bamus
Setelah dinyatakan memenuhi syarat, usulan HMP akan diteruskan ke rapat pimpinan DPR RI. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Saan menjelaskan, mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui rapat Bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus.
Jadi ini akan kami proses di pimpinan. Akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus,
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa.
(Knu)
