Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi di parlemen.
Penerimaan usulan itu berlangsung dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam rapat tersebut, Saan menyampaikan jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan HMP berdasarkan dokumen tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing pengusul.
Baca juga:
Delapan Fraksi DPR Dukung Usulan HMP
Saan merinci, Fraksi PKS menjadi penyumbang jumlah tanda tangan terbanyak dengan 28 anggota. Berikutnya, Fraksi NasDem tercatat memiliki 19 anggota yang mendukung usulan tersebut.
Sementara itu, Fraksi PKB dan Partai Demokrat masing-masing menyumbang 18 tanda tangan. Fraksi PDI Perjuangan tercatat 14 anggota, sedangkan Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota. Adapun Fraksi PAN menyumbangkan satu tanda tangan.
Dari Fraksi PDI Perjuangan 14 orang. Fraksi Partai Golkar 11 orang. Fraksi Gerindra 11 orang. Fraksi NasDem 19 orang. Fraksi PKB 18 orang. Fraksi PKS 28 orang. Fraksi PAN 1 orang. Dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang. Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa.
Pimpinan DPR Hormati dan Terima Usulan HMP
Saan mengatakan pimpinan DPR menghormati usulan yang disampaikan para anggota dewan. Ia memastikan usulan tersebut telah diterima dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, penerimaan usulan HMP mengacu pada Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.
Saan juga menyebut, berdasarkan materi yang disampaikan para pengusul, usulan tersebut berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3.
Baca juga:
172 Anggota DPR Teken HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Ketentuan itu mengatur hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," imbuh dia. (Knu)
