Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kabar Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazah lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) resmi dibantah oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom), Syahganda Nainggolan. Hal ini membantah pernyataan Gibran yang juga mengklaim mendapat dukungan Prabowo untuk 'Fight' di PTUN.
Kasus PTUN ijazah Gibran ini dipastikan tidak akan diperpanjang karena putusan dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah berstatus final serta mengikat secara hukum.
Sebelumnya, isu ini menjadi perbincangan hangat ketika muncul klaim mengenai saran Prabowo ke Gibran soal PTUN agar Wapres terus berjuang di pengadilan. Namun, pihak Istana melalui Kabakom dengan cepat meluruskan narasi tersebut.
Baca juga:
Isu Prabowo Tolak Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Mensesneg Buka Suara
Syahganda menegaskan bahwa pandangan hukum Presiden selalu sejalan dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, yang memastikan tidak ada lagi ruang untuk manuver atau perlawanan hukum tambahan terkait dokumen pendidikan sang Wakil Presiden.
Klarifikasi Istana Soal Status Hukum Ijazah Wapres
Syahganda Nainggolan menjabarkan mengapa narasi yang beredar belakangan ini tidak sejalan dengan posisi hukum pemerintah. Menurutnya, pendapat hukum Presiden sepenuhnya direpresentasikan oleh Menko Yusril, bukan pihak lain.
Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden. Tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum,
Syahganda Nainggolan.
Biar lebih jelas, berikut adalah beberapa poin penting dari klarifikasi Badan Komunikasi Pemerintah terkait putusan MK dan MA ijazah Gibran:
-
Tidak ada arahan atau saran dari Presiden Prabowo kepada Wapres Gibran untuk melanjutkan sengketa di PTUN.
-
Posisi dan pandangan hukum Presiden Prabowo diwakili penuh oleh Menko Yusril Ihza Mahendra.
-
Pemerintah menganggap perdebatan hukum terkait surat keterangan ijazah sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang.
Perbandingan Pernyataan: Wapres Gibran vs Kabakom & Menko Kumham Imipas
Dinamika ini bermula dari pernyataan Wapres Gibran pada Selasa (10/11) usai pertemuannya dengan Presiden di Istana Wapres.
Berikut perbandingan yang merangkum perbedaan klaim yang sempat mencuat ke publik:
Baca juga:
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
3 Fakta Mengapa Sengketa Ijazah Gibran Tidak Bisa Dilanjutkan ke PTUN
Lalu, mengapa Menko Yusril Ihza Mahendra begitu yakin bahwa langkah ke PTUN atau pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sudah sepenuhnya tertutup? Berikut adalah rincian tiga alasan hukum utamanya:
-
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Bersifat Mutlak: Segala putusan yang dikeluarkan oleh MK memiliki kekuatan hukum final and binding. Artinya, begitu palu diketuk, putusan tersebut langsung berlaku, mengikat semua pihak, dan tidak tersedia mekanisme banding apapun di atasnya.
-
Keputusan Mahkamah Agung (MA) Sudah Mengikat: Serupa dengan MK, putusan MA terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka juga telah mencapai tahap akhir (inkrah). Tidak ada lagi celah administrasi yang bisa digugat kembali.
-
Tertutupnya Upaya Peninjauan Kembali (PK): Dalam konteks administrasi tata usaha negara dan kepemiluan yang telah diputus final oleh MA, regulasi saat ini tidak lagi memberikan ruang bagi pihak manapun, termasuk instansi terkait, untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas dokumen ijazah yang sudah disahkan pengadilan.
