Soffi Amira
MerahPutih.com - Polri resmi memecat tersangka kasus penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto, yakni Irjen Ahrie Sonta, lewat proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).
Polri menyebut seluruh anggota memiliki kedudukan yang sama dalam penegakan aturan internal.
Baca juga:
6 Saksi Kasus Penyadapan HP Prabowo Minta Perlindungan LPSK, Siapa Saja?
Irjen Ahrie Sonta Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengatakan penindakan terhadap Ahrie merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menindak setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran.
Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
kata Isir di Gedung Propam Polri usai sidang, Selasa (10/11)
Ia menegaskan, penegakan kode etik dilakukan tanpa membedakan pangkat maupun jabatan anggota. Hal itu sejalan dengan prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum.
"Polri memastikan setiap proses penegakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum," ujarnya.
Baca juga:
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Sementara itu, Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, yang hadir memantau persidangan mengatakan, pihaknya melihat proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur.
Menurut dia, setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mendalami keterangan saksi maupun barang bukti.
Anam juga menyebut Kompolnas hadir untuk memastikan seluruh pihak mendapatkan hak yang sama selama proses persidangan berlangsung.
Pada sidang tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi perbuatan tercela dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat sebagai anggota Polri. Namun, ia menyatakan banding atas putusan tersebut. (knu)
