Soffi Amira
MerahPutih.com – Pemerintah tidak akan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pengusutan perkara tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Baca juga:
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo Percayakan Kasus Penyadapan ke Polri
Yusril mengatakan, Prabowo telah memberikan kepercayaan kepada Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk mendalami dugaan keterkaitan penyadapan dengan tindak pidana makar.
Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apa pun. Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar.
ujar Yusril
Sebelumnya, Yusril menyebut dugaan penyadapan terhadap Prabowo tidak dapat dipandang sebagai perkara intersepsi elektronik biasa.
Menurut dia, penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya upaya untuk melumpuhkan Presiden, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.
Baca juga:
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Meski demikian, Yusril menegaskan dugaan makar masih harus dibuktikan melalui alat bukti dan proses hukum.
Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026.
Pemerintah kini menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Bareskrim Polri tanpa membentuk tim khusus di luar institusi kepolisian. (knu)
