DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA

Soffi AmiraSoffi Amira - 12 menit lalu
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA

Wapres Gibran Rakabuming Raka/ Setwapres

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, buka suara soal adanya desakan pemakzulan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyatakan DPR belum dapat mengambil langkah terkait desakan pemakzulan itu.

Baca juga:

DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri

Dasco Sebut DPR Tunggu Putusan MA soal Pemakzulan Gibran

DPR masih menunggu dimulainya masa sidang serta salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Dasco juga mengungkapkan, masa sidang DPR RI baru akan dibuka pada Selasa (10/11). Sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi disebut telah menyampaikan keinginan untuk menyuarakan aspirasi mengenai persoalan Wakil Presiden melalui mekanisme resmi di parlemen.

Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres.

kata Dasco, Senin (9/11)

Menurutnya, DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang biasanya melibatkan perwakilan fraksi-fraksi.

Selain itu, DPR masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung sehingga belum bisa menentukan langkah yang akan diambil.

Baca juga:

MA Kabulkan Gugatan Kasasi Pembatalan Keabsahan Suket Penyetaraan SMA Wapres Gibran

Isu Pemakzulan Gibran Bakal Dibawa ke Sidang DPR

Dasco menjelaskan, pembahasan mengenai desakan tersebut sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara sejumlah fraksi.

Secara informal masih pembahasan lintas fraksi karena memang masih belum masuk masa sidang. Mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme untuk dibahas secara resmi.

tambah Dasco

Ia menegaskan, pembukaan masa sidang pada Selasa belum otomatis menjadi momentum dimulainya proses pemakzulan.

Namun, masih ada sejumlah tahapan dan mekanisme sesuai peraturan tata tertib DPR yang harus dilalui. (knu)

#Gibran Rakabuming Raka #Pemakzulan Gibran #DPR RI # Mahkamah Agung
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - 12 menit lalu
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Indonesia
Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir, Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran akan Dijaga Ratusan Personel Gabungan
Sebanyak 316 personel disiapkan untuk mengamankan Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran pada 7–8 November 2026. Gibran dijadwalkan hadir.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir, Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran akan Dijaga Ratusan Personel Gabungan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
MA Kabulkan Gugatan Kasasi Pembatalan Keabsahan Suket Penyetaraan SMA Wapres Gibran
Pengertian kata "kabul" dalam putusan tingkat kasasi itu berarti permohonan yang diajukan pemohon dikabulkan oleh MA.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
MA Kabulkan Gugatan Kasasi Pembatalan Keabsahan Suket Penyetaraan SMA Wapres Gibran
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Bagikan