Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - CALON Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto memastikan akan pembenahan internal Polri jika dipercaya menjadi orang nomor satu di korps kepolisian itu. Komjen Suyudi menegaskan tak boleh ada praktik titipan, transaksi, hingga sponsorship dalam proses rekrutmen dan pembinaan SDM Polri.
Hal itu disampaikan Komjen Suyudi dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10). Dia mengatakan seluruh siklus SDM akan dibenahi.
Seluruh siklus SDM dibenahi, perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, karier, kompetensi, kesejahteraan, sampai purnatugas. meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar.
Komjen Suyudi Ario Seto, calon Kapolri
Program selanjutnya yakni penguatan kelembagaan. Suyudi ingin struktur Polri disederhanakan dengan meninjau lapisan persetujuan yang tidak memberikan nilai tambah. "Postur, mabes sebagai strategis dan ramping, polda profesional dan suportif, polres kuat sebagai satuan operasional dasar, polsek tangguh dan lekat dengan masyarakat," ujarnya.
Struktur ini dan lapisan persetujuan yang tidak memberi nilai tambah ditelaah untuk disederhanakan. “Penguatan ini, penguatan lini terdepan berbasis beban kerja, luas wilayah, risiko, akses, dan kebutuhan pelayanan," sambung pria yang masih menjabat Kepala BNN ini.
Baca juga:
Program selanjutnya yakni penguatan penegakan hukum. Komjen Suyudi ingin ukuran keberhasilan penegakan hukum tak lagi hanya dilihat dari banyaknya perkara yang ditangani. "Ukuran keberhasilan bergeser dari banyaknya perkara menjadi kualitas penanganan. Tepat, sah, berbasis bukti, kepastian, dan keadilan. Case management, SP2HP, supervisi, case review, forensik, digital forensic, analisis keuangan, dan asset tracking diperkuat," paparnya.
Selanjutnya, kata dia, penguatan pengawasan. Dia ingin sistem pengawasan Polri bergerak dari pola reaktif menjadi berbasis risiko. "Pengaduan harus memiliki jejak penanggung jawab. Perlindungan pelapor dan hasil, temuan pengawasan harus berujung pada koreksi, konsekuensi, pemulihan, dan pencegahan berulang," jelasnya.
Kemudian, akuntabilitas anggaran. Menurut dia, keberhasilan anggaran tidak hanya diukur dari penyerapan, tetapi juga dari hasil yang dirasakan masyarakat.
“Perencanaan bottom-up berbasis kebutuhan riil, tetapi dihubungkan dengan outcome, beban kerja, risiko, dan kebutuhan lini terdepan," imbuh dia.(knu)
Baca juga:
Suyudi Ario Seto Disetujui Jadi Kapolri, Prabowo Siap Lantik Sejumlah Menteri Hari ini
