Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan pelanggaran prosedur dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11), Suyudi menjelaskan penyadapan di lingkungan Polri sebenarnya telah diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.
Berdasarkan aturan tersebut, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Selain itu, pelaksanaannya juga harus memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku. Suyudi menjelaskan proses provisioning atau memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem penyadapan hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Hasil penyadapan juga hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah.
Sementara itu, pemusnahan data hasil penyadapan harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara. Namun, dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, penyidik menemukan sejumlah indikasi penyimpangan.
Baca juga:
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
“Namun dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan serta penghapusan data elektronik,” tegasnya.
Suyudi sebelumnya mengungkapkan penyadapan diduga dilakukan pada periode 2025-2026 melalui perintah lisan maupun grup WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi. Dugaan penyimpangan lainnya yakni penggunaan jalur internal atau jalur atensi dalam proses provisioning.
Jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama dengan jalur resmi sehingga aktivitas penyadapan diduga dapat tersamarkan.
Selain itu, pada Oktober 2026, terdapat juga dugaan perintah pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX.
Kasus tersebut kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.(knu)
Baca juga:
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
