ImanK
MerahPutih.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai terungkap setelah muncul perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data hasil penyadapan. Dalam perkembangannya, penyidik menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan secara terperinci kronologi kasus tersebut dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam kurun 2025-2026.
Saat itu, Ahrie Sonta (AS) yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring diduga memberikan perintah penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi permohonan resmi dari penyidik.
"Perkara ini berawal pada kurun tahun 2025 sampai dengan 2026. Ketika AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," kata Suyudi
Kasus ini mulai terendus setelah muncul dugaan perintah pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan. Perintah tersebut juga disertai penghapusan data hasil penyadapan dan rekam jejak digital.
Baca juga:
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Laporan polisi kemudian dibuat pada 30 Oktober 2026. Sejak saat itu, Bareskrim Polri melakukan serangkaian pemeriksaan, penyitaan barang bukti, penangkapan, hingga penetapan tersangka.
Kronologi Penyidikan Kasus Penyadapan Prabowo
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR, Suyudi menjelaskan proses penanganan perkara berlangsung bertahap sejak laporan diterima pada akhir Oktober 2026.
Berikut rangkaian penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo:
30 Oktober 2026
Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi setelah menerima pengaduan terkait dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
31 Oktober 2026
Penyidik melakukan wawancara terhadap enam saksi dan empat ahli. Pada hari yang sama, dilakukan gelar perkara untuk meningkatkan penanganan kasus ke tahap penyidikan.
1 November 2026
Perkara resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik memeriksa pelapor dan enam saksi, menyita sejumlah barang bukti, serta menggelar perkara untuk menetapkan AS dan EH sebagai tersangka.
Setelah penetapan tersebut, penyidik menangkap AS.
2 November 2026
AS menjalani penahanan. Sementara itu, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap EH.
3 November 2026
Penyidik kembali memeriksa tersangka EH. Selanjutnya, dilakukan gelar perkara untuk menetapkan Jenderal LSP sebagai tersangka.
4 November 2026
Penyidik menangkap dan menahan Jenderal LSP. Pada hari yang sama, empat saksi dari pihak provider telekomunikasi dan vendor juga diperiksa.
Baca juga:
Listyo Sigit Tersangka Sadap RI 1, Kasatpres Letjen Ariyo Windutomo Ditunjuk Rangkap Jabatan Plt KSP
5 November 2026
Penyidik melakukan ekspos atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung. Selain itu, dilakukan penggeledahan di kediaman Jenderal LSP dan gelar perkara penetapan SU sebagai tersangka.
AS juga menjalani pemeriksaan tambahan.
6 November 2026
Polri berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penyidik turut memeriksa enam personel dari bagian monitoring.
7 November 2026
Pemeriksaan tambahan dilakukan terhadap tersangka AS dan EH.
8 November 2026
Penyidik melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan perkara.
9 November 2026
Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi berinisial BM dan F serta tiga saksi lainnya.
10 November 2026
Penyidik memeriksa dua saksi dan tersangka Jenderal LSP.
11 November 2026
Pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka SU. Namun, penahanan terhadap SU dilakukan dalam bentuk tahanan rumah dengan pertimbangan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusdokkes Polri.
Baca juga:
Polisi Bisa Sadap dan Tangkap Semena-Mena di KUHAP Baru, Ketua Komisi III DPR: Tuduhan itu Hoaks
Penyidik Periksa 28 Saksi dan 6 Ahli
Dalam perkembangan penyidikan, Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Suyudi merinci, 28 saksi terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga saksi dari provider telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Sementara enam ahli yang dimintai keterangan terdiri atas dua ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan empat ahli pidana.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan.
Barang bukti tersebut meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC dan laptop, satu modem, serta sejumlah dokumen dan log data penyadapan.
Dari hasil penyidikan sementara, sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo. Penyidik menemukan daftar target yang mencakup lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan, hingga internal Polri.
Selain itu, terdapat nama organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa dalam daftar sasaran tersebut.
Meski demikian, Suyudi menegaskan daftar target penyadapan tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam tindak pidana.
Baca juga:
Empat Perwira Tinggi Polri Diduga Terlibat
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah LSP, SU, EH, dan AS.
Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan.
1. Jenderal LSP
Jenderal LSP yang menjabat Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.
Instruksi tersebut disebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada AS yang menjabat Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).
LSP juga diduga menjadi penerima akhir atau end-user dari hasil penyadapan.
2. SU
SU yang menjabat Kadiv Tik Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai dewan penasihat monitoring center Polri.
Dalam dugaan konstruksi perkara, SU memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Dia juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada LSP.
Baca juga:
Laporan tersebut disebut berbentuk laporan harian maupun laporan analisis.
3. EH
EH menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
Dia diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP. EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.
4. AS
AS menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Dia diduga menerima instruksi penyadapan dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk dilaksanakan tanpa permohonan penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance.
Selain itu, AS diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi terkait kegiatan tersebut.
Seluruh dugaan peran keempat tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam pemaparan kepada Komisi III DPR, Suyudi juga menyampaikan perkembangan penahanan para tersangka.
LSP tercatat menjalani masa penahanan hingga 23 November 2026. Sementara EH ditahan hingga 22 November 2026 dan AS hingga 21 November 2026.
Adapun SU yang ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 menjalani penahanan rumah pada 11 November 2026 dengan alasan kesehatan berdasarkan pemeriksaan Pusdokkes Polri.
Baca juga:
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Pasal yang Disangkakan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka sesuai dugaan perbuatan dan peran masing-masing.
Pertama, dugaan penyadapan dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, dugaan penghilangan data elektronik dijerat Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, dugaan akses ilegal dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Penerapan pasal-pasal tersebut tetap bergantung pada pembuktian unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka.
Polri Dalami Dugaan Makar
Selain perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan turut serta, perbuatan bersama-sama, atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar dengan tujuan menggulingkan pemerintah.
Namun, Suyudi menegaskan dugaan tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Penyidik saat ini menelusuri perintah serta tujuan penyadapan, memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, dan mendalami tugas maupun aktivitas yang berkaitan dengan perkara.
Temuan dalam kasus penyadapan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar.
Dengan demikian, penyelidikan dugaan makar masih berjalan secara terpisah dari penyidikan perkara penyadapan ilegal yang telah menjerat empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
