Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan lima tahapan dugaan modus operandi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Menurut Suyudi, dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU kemudian diteruskan pada EH dan AS, selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” ungkapnya.
Tahap kedua yakni provisioning. Dalam proses ini, technical support unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke sistem LIMS tanpa verifikasi dan filterisasi terkait dengan keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Baca juga:
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Tahap ketiga yakni pelaksanaan penyadapan melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor hasil penyadapan, kemudian menuangkannya dalam bentuk transkripsi.
Tahap keempat berupa pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga Jenderal LSP. Sementara itu, tahap kelima adalah penghapusan data.
Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang kemudian dilaksanakan tim TSU. Suyudi juga menjelaskan terdapat dua jalur dalam proses provisioning, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.
Target penyadapan melalui jalur atensi diduga disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah menerima perintah dari Jenderal LSP.
“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi,” kata Suyudi.
Menurutnya, penggunaan sarana teknis yang sama tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam mengungkap dugaan penyimpangan proses penyadapan.(knu)
Baca juga:
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
