Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11), Suyudi membeberkan dugaan rantai perintah penyadapan yang melibatkan empat orang tersangka.
Salah satu nama yang disebut yakni Irjen Ahrie Sonta (AS), yang saat itu menjabat pelaksana tugas kepala bagian monitoring (Plt Kabagmon). Menurut Suyudi, Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui SU, kemudian diteruskan melalui EH.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU kemudian diteruskan pada EH dan AS, selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” ungkap Suyudi.
Suyudi juga mengungkap Ahrie diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari tim penyidik. Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.
Baca juga:
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Tak hanya itu, pada Oktober 2026, Ahrie diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan. Ia juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX. Penghapusan tersebut kemudian dilaksanakan tim technical support unit (TSU).
Peristiwa pembubaran grup dan penghapusan data itu menimbulkan kecurigaan pelapor hingga akhirnya dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.
Dalam perkara ini, penyidik mendalami dugaan penyadapan yang berlangsung pada periode 2025-2026, termasuk alur pemberian perintah hingga penghapusan barang bukti elektronik.(knu)
Baca juga:
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
