Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik pengumuman pemindahan ibu kota yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, pengumuman itu seharusnya dilakukan setelah rancangan undang-undang tentang pemindahan ibu kota rampung.
Baca Juga:
Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Gegabah Pindahkan Ibu Kota
"Mestinya begini, Pak Presiden sudah bilang (pada) 16 Agustus minta izin (memindahkan ibu kota). Bukan seperti itu. Mana rancangan undang-undangnya? Mana naskah akademisnya? Habis itu DPR akan punya musyawarah," ujar Mardani kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (26/8).
Politikus PKS itu menekankan, rencana pemindahan ibu kota negara bukan hanya kewenangan eksekutif saja, melainkan juga legislatif. MPR dan DPR RI harus terlibat dalam proses pemindahan ini.
Sudah menjadi prosedur yang lazim bahwa sebelum kebijakan besar dieksekusi, ada landasan yuridis yang harus diselesaikan. Selanjutnya, kajian akademis juga harus dilakukan, menyusul setelah itu yakni kajian ekonomis dan geografis.
Jadi, lanjut Mardani, pemerintahan Jokowi boleh saja bekerja cepat, tetapi prosedur tetap tidak boleh ditabrak.
"Kewenangan tidak boleh diabaikan. Karena ketika kita tidak good government, nanti yang terjadi adalah abuse of power," ujar Mardani.
Menurut dia, pemindahan ibu kota bukan hanya domain eksekutif.
"Ini domain bersama eksekutif dan legislatif, DPR, bahkan MPR terlibat," kata Mardani.
Baca Juga:
Ibu Kota Pindah, Jokowi Pastikan Anies Tetap Terima Rp571 Triliun Benahi DKI
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan DPR, Mardani menyebut paling tidak perlu ada empat revisi undang-undang, dan dua pengajuan undang-undang baru. Salah satu revisi yang harus diajukan pemerintah menurut politikus PKS tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 terkait status Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia.
"Cepat boleh, tapi prosedur tidak boleh ditabrak," ujarnya.
Ia memandang prosedur yang dilakukan pemerintah adalah prosedur yang salah dan harus diperbaiki.
Mardani menambahkan, harusnya pemerintah menyerahkan kajian akademisnya ke DPR. Setelah itu, kajian akademis tersebut dibahas oleh DPR.
"Ini negara, ini harus hidup berlandaskan aturan prosedur yang baku nggak bisa tiba-tiba," tutup Mardani Ali Sera.(Knu)
Baca Juga:
